SuaraJakarta.co, JAKARTA – Presiden Jokowi baru saja meresmikan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta per Januari 2018.
Untuk menjaga tarif sebesar Rp. 70.000, Presiden Jokowi minta Pemprov DKI untuk membantu subsidi kereta yang berasal dari Swedia dengan nilai investasi sebesar Rp 915 miliar tersebut.
“Ini kan bukan hanya urusan membangun kereta bandara. Kita ingin mengalihkan mobil-mobil pribadi supaya mau menggunakan transportasi massal kita. Bisa saja subsidi (untuk tiket) dari pemerintah DKI, kenapa tidak?” kata Jokowi di Bandara Soetta, Selasa (2/1/2018).
Diketahui, kereta api bandara dibangun oleh anak perusahaan dua BUMN bernama Railink. Dua BUMN yang terlibat dalam usaha kerjasama (joint venture) tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura II dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 60 persen dan 40 persen.
Tidak hanya di Bandara Soetta, layanan Aiport Railink Services ini juga mengelola operasional Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara. Bandara internasional Adisumarmo, Solo, dan beberapa bandara internasional lainnya juga akan dikelola oleh PT Railink.
Idealnya, menurut Dirut PT Railink Heru Kuswanto, tarif KA Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 100.000 bukan Rp 70.000. Pasalnya, penghitungan besaran harga tiket kereta bandara, imbuh Heru, berbeda dengan harga tiket kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek. Pasalnya, harga tiket KRL Jabodetabek memperoleh public service obligation (PSO) dari pemerintah, atau semacam subsidi.
“Kalau saya sendiri sebagai operator saya ingin lebih murah biar lebih kompetitif. Kalau bisa harapan kami Rp 100.000, tidak terlalu tinggi lah,” jelas Heru, Jumat (13/10).
Menanggapi permintaan Presiden Jokowi itu, warganet bersuara. Salah satunya datang dari akun facebook bernama Can Can. Ia menilai bisa saja Pemprov DKI ikut subsidi kereta api bandara tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa harus ada take and give.
“Railink anak perusahaan pemerintah pusat, melayani ke tujuan bandara di tangerang yg dikelola BUMN milik pemerintah pusat. Yg dimintai subsidi DKI. Boleh aja pak (Jokowi, red). Tapi saham BUMN diserahkan aja ke DKI juga donk. Kan ada hak dan ada kewajiban. Biar seimbang. Kebetulan DKI belum punya usaha dibidang perkereta-apian,” jelas Can Can, Rabu (3/4).
Sejauh ini, Wagub Sandiaga pun masih belum setuju akan usulan dari Presiden Jokowi. Dia menilai harus membahas hal itu terlebih dahulu dengan DPRD DKI selaku pemegang anggaran.
“Tapi kan ini kita tidak bisa suka-suka, harus ngomong sama yang punya anggaran di DPRD di belakang. Tapi tentunya kalau ini permintaan dari presiden dan sudah disampaikan tadi, ya tentunya harus kita pelajari,” jelas Sandiaga, Selasa (2/1). (RDB)
