SuaraJakarta.co, JAKARTA – Mantan fungsionaris PDI Perjuangan, Denny Iskandar menegaskan bahwa partai yang dipimpin Megawati itu pernah menolak pembangunan Proyek Reklamasi yang dikelola oleh pihak swasta.
“PDIP perjuangan tahub 2012 sudah menolak reklamasi saat itu. Betul ada kontribusi 15 persen untuk DKI, tapi kepentingan negaranya apa,” jelas Denny yang menyebut dirinya pernah menjadi fungsionaris PDI Perjuangan Jakarta Utara itu.
Menurut Denny, kalau alasan untuk membendung rob banjir di Jakarta, tidak perlu diserahkan ke pihak swasta.
“Kalau alasan membuat pulau, APBD DKI 70 triliun ada SILPA 7 triliun tiap tahun. Lalu, untuk apa kita menyerahkan kepada swasta?” tegasnya dalam acara OK-OCE Konektifa di Rumah Partisipasi, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).
Oleh karena itu, saat menjelang berlangsungnya Pilkada DKI kemarin, dirinya bersama Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta kalau itu, Boy Sadikin sama-sama memutuskan keluar dari partai yang telah diurusnya berpuluh-puluh tahun tersebut.
Sebab, menurut Denny, apa yang dilakukan Ahok saat itu adalah tindakan brutal yang melawan hukum. Selain karena faktor perilaku, juga karena Ahok mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk membangun proyek 17 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta.
“Jadi kami tidak pilih Ahok, bukan karena matanya, bukan karena agamanya, tapi karena perilakunya. Juga karena Pak Ahok tidak mengikuti mekanisme organisasi, dan Pak Boy digantikan Pak Bambang DH saat itu melanggar AD/ART partai,” jelasnya.
Diketahui, moratorium Proyek Reklamasi saat ini telah dicabut oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pekan lalu. Gubernur Djarot pun telah mengeluarkan Pergub bernomor 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. (RDB)
