SuaraJakarta.co, JAKARTA – Presiden Jokowi menyampaikan tiga pidato penting pada 16 Agustus 2017 di Gedung DPR/MPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8) silam.
Tiga pidato tersebut adalah pertama tentang kinerja lembaga negara, kedua Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI, dan ketiga Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018.
Dari analisis suarajakarta.co, Presiden Jokowi paling banyak menyebut kata Pembangunan di tiga pidato tersebut. Mantan Walikota Solo dua periode tersebut bahkan sampai menyebut 78 kali dalam penyampaian di depan para pejabat negara dari unsur eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hingga pejabat perwakilan negara sahabat.
Kedua tertinggi adalah kata kunci ekonomi (51), peningkatan (35), kerja (34), infrastruktur (20), desa (19), keuangan (18). Sedangkan, kata kunci perbatasan, pemerataan, dan berkeadilan sama-sama disebut Presiden Jokowi hanya 17 kali.
Jika merujuk pada 2,5 tahun selama memimpin, visi Presiden Jokowi terlihat nyata dalam pembangunan. Pembangunan di era Presiden Jokowi terlihat dengan menyasar daerah terluar, terdepan, dan terkecil. Meskipun demikian, dirinya mengakui bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahannya selama ini belum sepenuhnya merata secara berkeadilan.
“Masyarakat Indonesia di pinggiran, di pulau terdepan, di perbatasan, di pulau-pulau terisolir harus merasakan hadirnya negara sebagai bagian dari kesatuan NKRI,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, pada Rabu (16/8).
Oleh karena itu, di tahun 2017-2018 ini, Presiden Jokowi mendorong agar setiap lembaga negara melakukan check and balances sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintahan.
Pemerintah, kata Jokowi, akan bisa bekerja lebih baik jika bisa saling mengingatkan, saling mengontrol, mengimbangi, dan melengkapi.
“Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuatan absolut, kekuasaan lebih besar dari lembaga lain,” tegasnya. (RDB)
