SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga mengingatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar Jokowi tidak melindungi Ahok dalam beberapa kasus yang sedang menimpanya.
Hal itu disampaikan Rico sebab Jokowi dan Ahok adalah satu paket saat maju dalam Pilgub DKI 2012 yang telah menandatangani Kontrak Politik “Jakarta Baru” dengan sub-judul Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga, pada Sabtu 15 September 2012.
“Isi Kontrak Politik yang ditandatangani itu antara lain, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, meliputi kampung ilegal yang sudah ditempati selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakuinya haknya dalam bentuk sertifikat hak milik, pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata,” jelas Rico kepada suarajakarta.co, Senin (30/5).
Namun demikian, tambah Rico, setelah Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak penggusuran yang dilakukan Ahok. Oleh karena itu, Jokowi seharusnya mengingatkan Ahok agar melaksanakan janji-janji mereka pada Pilgub Jakarta tahun 2012.
“Walaupun Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi Gubernur, namun Ahok adalah pasangan Jokowi ketika Pilgub serta meneruskannya kini, kontrak terhadap rakyat Jakarta tersebut mengikat keduanya,” jelas Rico.
Adanya dugaan bahwa KPK tidak serius menangani kasus yang menimpa Ahok, menjadi jelas bahwa Ahok dilindungi Jokowi. Sehingga, membuat masyarakat pesimis kasus-kasus tersebut akan berjalan dengan objektif dan adil.
“Oleh sebab itu sebaiknya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, harus peringatkan Jokowi sebagai ‘petugas partai’ agar tidak melindungi Ahok dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” tutup Rico.
