Suarajakarta.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, juga kesejahteraannya.
Demikian disampaikan Kharis saat menanggapi ribuan guru dan tenaga honorer yang melakukan aksi di depan Istana Negara, hari ini, Rabu (10/2).
“Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah- daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup,” jelas kharis sebagaimana rilis yang dikirimkan pada Rabu (10/2).
Kharis menilai ada dua hal penting yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan kecukupan guru. Pertama, cara pandang dalam melihat ketercukupan guru.
“Pemerintah menyatakan bahwa rasio guru dan murid telah tercukupi dengan memasukkan guru honorer di dalamnya. Namun, kesejahteraan guru honorer masih belum dipenuhi oleh pemerintah,” jelas politisi dari dapil Jawa Tengah V ini.
Kedua, mengenai pendistribusian guru secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah, dalam hal ini perlu melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan, serta verifikasi terhadap kualitas dan kesesuaian syarat pengangkatan guru honorer menjadi PNS.
“Hal ini untuk menghindari kesan pemerintah asal rekrut honorer K2 tersebut,” jelas Kharis.
Diketahui, ribuan guru yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI) hari ini melakukan aksi di depan Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya mengangkat 439.056 orang guru honorer.
Ribuan honorer tersebut beberapa diantaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagainya.
