SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menilai PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak serius untuk membangun smelter. Hal itu terbukti dimana hingga saat ini tidak ada satupun perizinan yang diurus Freeport kepada pemerintah kabupaten Gresik.
“Saya sudah tanyakan kepada Bupati Gresik. Dia bilang belum satupun izin diurus. Bolehlah dia bilang mau pakai lahan milik Petrokimia tapi izin lokasi tetap di Bupati. Kemudian, kalau mau bangun di Papua tentu makin tidak jelas waktunya karena infrastruktur disana belum mendukung,” jelas Politisi Golkar sebagaimana dikutip dari laman Inilah, Minggu (20/12).
Eni menambahkan bahwa PT FI sesuai UU Minerba, PT FI memiliki kewajiban membangun smelter dan divestasi saham.
Kewajiban membangun smelter itu paling lambat 2017 sedangkan divestasi saham sampai 10,6 persen kepada pemerintah itu sampai akhir desember ini. Tapi dua kewajiban itu belum satupun dilakukan,” kata Eni.
Oleh karena itu, Eni mengingatkan pemerintah agar tidak menjadi corong PT FI yang membohongi masyarakat dengan cara dengan cara mengatakan proses pembangunan smelter sudah 13 persen.
Eni mengatakan, PT Freeport Desember ini wajib mendivestasi sahamnya ke pemerintah. Namun, pemerintah belum menunjuk siapa yang akan memegang saham itu. “Ini berarti tidak satupun kewajiban yang batas waktunya sangat dekat sudah dipenuhi freeport,” tegasnya.
Eni mengatakan bahwa saat ini DPR tengah menggalang dukungan untuk membuat pansus soal freeport. Nantinya pansus ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan pemerintah kepada freeport.
“Saya sudah meneken dukungan pansus ini. Jangan dianggap pansus sebagai hal negatif. Tapi ini adalah langkah politik untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah sikap seperti apa yang harus dilakukan kepada freeport,” katanya.
