Jakarta (5/10) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang TNI perlu kembali ke jadi dirinya sebagai alat pertahanan negara. Di samping itu, TNI juga diharapkan untuk tidak kembali terlibat dalam politik praktis.
“Di hari ulang tahunnya yang ke 70, saya merefleksikan bahwa TNI perlu kembali ke jati dirinya sebagai alat pertahanan negara. Selain itu, TNI juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (5/10).
Dia ini menjelaskan bahwa selama Orde Baru, dengan dwi fungsi-nya TNI tidak hanya ‘bertugas’ sebagai penjaga pertahanan dan kedaulatan, tapi juga terlibat dalam kegiatan di tataran sipil sampai kepada politik praktis. Pasca reformasi ini, TNI sudah menjauhkan dirinya dalam kegiatan sipil dan politik praktis.
“Tapi ini jangan diartikan negatif bahwa TNI tidak boleh dekat dengan rakyat, bukan seperti itu. Justru ini demi profesionalitas TNI yang pada akhirnya nanti rakyat juga yang mendapatkan manfaatnya, yaitu pertahanan negara yang kuat,” kata Sukamta.
Anggota DPR dari dapil daerah istimewa Yogyakarta ini menuturkan bahwa zaman terus berubah. Di zaman penguatan civil society seperti sekarang ini, tidak tepat jika menjauhkan TNI dari kehidupan rakyat. Justru TNI bersama rakyat harus bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan NKRI.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok TNI tidak hanya operasi militer untuk perang, namun juga operasi militer selain perang. Landasan hukum keterlibatan TNI dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rakyat dalam Undang-Undang tersebut adalah pasal 7 ayat 9 dan ayat 12, bahwa tugas pokok tersebut mencakup membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
“Sekarang TNI sedang membantu pemerintah dan rakyat di daerah dalam menanggulangi bencana asap di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Jika TNI berhasil dalam misi ini, maka tidak hanya rakyat yang segan dengan TNI, tapi juga negara-negara lain khususnya negara-negara yang terdampak bencana asap ini,” kata Sukamta.
