SuaraJakarta.co, JAKARTA – Meskipun pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan Ekonomi Jilid II pada 29 September 2015 kemarin, namun hal tersebut tidak serta merta membuat pengusaha (private) yakin untuk segera mendorong kegiatan usaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani bahwa dunia usaha merespons positif setiap paket kebijakan. “Isinya boleh bagus, tetapi tetap yang kami tunggu adalah implementasi segera dari paket kebijakan yang dijabarkan melalui aturan rinciannya,”jelas Hariyadi.
Hal senada sebagaimana juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Susilo. Menurut Tito, pelaku usaha tidak serta merta langsung bergairah dengan adanya pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid II Pemerintahan Jokowi-JK ini.
Pelaku pasar masih tetap wait and see realisasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta implementasi seluruh implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan.
Sebagaimana diketahui, dalam paket kebijakan ekonomi jilid II ini, pemerintah memberikan beberapa insentif pada sektor keuangan berupa pengurangan pajak devisa hasil ekspor, serta pemangkasan waktu perizinan pemberian investasi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa insentif pajak tersebut adalah bagian dari upaya agar para eksportir memarkirkan dananya di Indonesia dari bunga deposito devisa yang didapatkan dirinya.
“Insentif agar mereka tertarik memarkir dana itu di Indonesia,” jelas Bambang sebagaimana dikutip dari Harian Republika, Rabu (30/1)
Bambang menjelaskan jika eksportir memarkirkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk deposito dolar AS, untuk deposito satu bulan pajak bunganya 10 persen, tiga bulan 7,5 persen, enam bulan 2,5 persen, dan kalau di atas enam bulan bunganya nol persen. Saat ini, menurut Bambang, pajak bunga deposito masih di atas 20 persen.
