SuaraJakarta.co, JAKARTA – Nasib DPRD DKI di mata publik terancam di ujung tanduk. Pasalnya, hingga saat ini, kepastian DPRD DKI untuk melanjutkan ke tahap Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Ahok, masih belum jelas. Hal itu dikarenakan, Fraksi PDIP sebagai pemegang saham mayoritas dengan jumlah 28 kursi, masih bersikap menolak HMP.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik, yang menegaskan bahwa adanya dukungan dari PDIP akan membuat HMP menjadi kuorum, yaitu 3/4 dari seluruh anggota DPRD sesuai dengan ketentuan di UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Kalau PDIP nggak sepakat, ya nggak kuorum. Kalau nggak kuorum ya nggak bisa jalan (menggulirkan HMP),” kata Taufik dalam diskusi bertajuk ‘Pengguliran HMP sebagai Upaya Penyelamatan Wajah Kebon Sirih’ di Warung Komando, Jl Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/5), sebagaimana dikutip dari laman detik.com (4/5).
Namun Taufik yakin, PDIP akan sepakat untuk ikut menggulirkan HMP. Hanya saja, menurutnya, partai berlambang banteng tersebut masih menunggu waktu yang tepat.
“Menurut penerawangan saya, PDIP akan setuju. Kan kuncinya ada di Ibu Megawati. Mudah-mudahan ada bisikan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Ditambah lagi, HMP tidak mungkin berjalan jika tidak ada penandatanganan surat dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di mana Prasetyo merupakan kader PDIP. Ia yakin dengan sedikit bersabar, PDIP akan mendukung pengguliran HMP.
Taufik juga menegaskan bahwa tidak selamanya HMP berujung pada pemakzulan, tapi bisa juga hanya sekadar peringatan kepada Ahok. Jadi, menurutnya, Prasetyo tidak perlu khawatir jika PDIP bersikap dukung HMP.
“Karena angket kan disepakati PDIP juga. Kami tidak bosan mendiskusikan. Dan lagi pula ujungnya tidak hanya pemakzulan. Bisa jadi peringatan,” tutupnya.
