Khaidir Aby Prasetyo | SuaraJakarta.co
PADA tahun 2013 dan 2014 adalah tahun yang akan menjadi perhatian penuh bagi partai-partai besar di Indonesia. Dalam kedua tahun tersebut akan dilaksanakannya berbagai pemilihan kepala daerah seperti pemilihan gubernur jawa barat dan walikota bandung, serta di tahun 2014 akan ada pemilihan legislatif dan presiden Republik Indonesia. Saat ini pun sudah ada berbagai atribut seperti spanduk, baliho, dan lain sebagainya yang memperkenalkan dan mencitrakan seorang tokoh yang akan diusung untuk menjadi kepala daerah. Selain itu tim sukses atau pendukung pun gencar untuk melakukan direct selling kepada masyarakat demi mendapatkan suara masyarakat.
Sudah pasti dalam masa pencitraan sudah banyak janji-janji yang dilontarkan dari para calon kepada masyarakat, juga berbagai seruan positif seperti “mari tingkatkan ekonomi kecil”, “bersama kita menuju daerah yang lebih baik”, “mari bersama berantas korupsi” ,dll. Padahal kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu hanyalah sebuah “pemanis masyarakat” yang dibuat semata agar mendapatkan suara rakyat. Dibalik itu semua mungkin masih ada pemimpin yang tulus dan benar-benar berpihak kepada rakyat namun itu semua hanyalah sebagian kecilnya saja. Ada yang sebelum menjadi kepala daerah ia menggembor-gemborkan untuk bersama berantas korupsi, namun ketika sudah menjabat justru ia yang menjadi pelaku dalam kasus korupsi. Ada juga yang menjanjikan kesejahteraan rakyat namun tidak terealisasi. Begitu banyak janji yang dibuat oleh para calon kepala daerah namun janji tersebut tidak terealisasi.
Dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit untuk melaksanakan suatu pemilihan kepala daerah. Baik dari pihak penyelenggara maupun pihak partai sebagai peserta pemilu membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaanya. Tahun politik 2013 akan dipadati dengan agenda pengumpulan dana politik, memasuki pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2013, semua partai politik dan calon anggota legislatif akan melancarkan segala upaya dalam pengumpulan pundi-pundi dana kampanye (Koran kompas, Sabtu 2 Februari 2013). Jika memang dibutuhkan dana yang banyak untuk kampanye saat pemilu nanti, korupsi pun kerap dilakukan oleh kader-kader partai yang saat ini menjabat dalam jabatan strategis. Hal pastinya ini akan merugikan keuangan negara dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu atau calon kepala daerah nantinya.
Harapan Rakyat
Sudah pasti dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti membutuhkan dana dalam jumlah besar. Namun untuk mencapai kebaikan dalam hal ini menjadi seorang pemimpin kepala daerah, juga dalam prosesnya haruslah dengan cara yang baik. Hindari praktik korupsi yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang dibutuhkan adalah ia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin, mengetahui permasalahan daerah dengan baik beserta solusinya, pemimpin yang bekerja langsung terjun ke masyarakat dan memiliki integritas, loyalitas, dan kapabilitas yang baik.
Jika mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya mengincar kursi jabatan semata lebih baik segera mengundurkan niatnya untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Tingkat daerah dan Indonesia tidak akan menjadi lebih baik jika dipimpin oleh mereka yang tidak tulus mencintai rakyatnya dan memiliki tujuan jabatan semata. Oleh karena itu sebelum menentukan pilihan dalam pemilu di tahun 2013 dan 2014 mendatang, rakyat harus mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu mengenai para kandidat calon pemimpinnya sehingga yang terpilih adalah pemimpin yang diharapkan.
*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, angkatan 2012
