Oleh Dwi Hartanto Lukas
“Jika kalian tidak punya prinsip, pendirian dan keberanian. Sama saja dengan ternak yang mau saja digiring kesana-kemari, bahkan untuk menyerahkan leher kalian untuk dipotong sekalipun.”
Pendahuluan.
Beberapa minggu ini wacana sosial ditengah-tengah masyarakat seolah terasa begitu ramai dan hingar-bingar, hal ini berkaitan dengan munculnya pemberitaan diberbagai media masa tentang fenomena sosial tindak kejahatan begal motor, yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Khususnya berita tentang para begal motor yang melakukan operasinya diwilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Kota Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga disekitarnya atau Jabodetabek, seperti kita ketahui merupakan Ibu kota negara, pusat kekuasaan, pusat penegakan hukum, dan pusat aktifitas ekonomi serta pemusatan akumulasi modal di Indonesia saat ini.
Bagaimana mungkin, Kota Jakarta sebagai representasi, etalase depan dan pintu masuk utama Indonesia diantara negara-negara bangsa didunia, justru berlangsung peristiwa sosial yang begitu mengguncang, atas ketidak kehadiran Negara dalam bentuk jaminan keamanan dan ketertiban dalam dirinya. Peristiwa “teror” ini justru berlangsung ditengah-tengah jantung kekuasaannya. Peristiwa sosial ini tentulah bagi banyak orang merupakan sebuah fenomena yang sangat riskan, mengkhawatirkan dan tentu saja terasa begitu aneh atau ganjil, dalam pendekatan cara pandang sosial yang lebih kritis.
Sedikit Tinjauan Historis Peristiwa “Teror” Sosial dan Kriminalitas di Indonesia.
Peristiwa Fenomena begal motor di Jakarta ini tentulah sedikit banyak mengingatkan kita dan banyak orang kemasa lalu, bagaimana memori kolektif rakyat Indonesia mencatat saat-saat menghadapi masa transisi kekuasaan dari masa pemerintahan Orde baru ke masa jaman Reformasi, dimana peristiwa sosial yang terjadi di Indonesia tahun 1998 – 1999 sedikit banyak ada kemiripan. Atau bagaimana gambaran narasi kekejaman peristiwa Kriminalitas Penembakan misterius (Petrus), saat mayat-mayat bertato (preman) ditembak dan dibunuh dimana-mana, oleh aparat keamanan bertopeng tahun 1984[1]. Masih tersimpan dalam memori kolektif sejarah sosial bangsa Indonesia dimasa lalu, yang tak kalah mengerikan dan merupakan tragedi kemanusiaan paling kolosal dalam sejarah Indonesia kontemporer, adalah peristiwa pembunuhan masal tahun 1965 dan sesudahnya[2].
Tiga peristiwa besar berupa “teror” sosial dimasa lalu tersebut hanyalah sedikit contoh, dari sedemikian banyaknya peristiwa sosial serupa yang pernah terjadi di Indonesia, tentu saja dengan sekala lokalitas yang lebih luas dan masif, berlangsung dan tersebar diberbagai daerah di Indonesia, dengan beragam pola-pola yang hampir mirip, yang pada akhirnya menimbulkan efek “teror” Sosial secara meluas, sejak berdirinya Indonesia moderen hingga hari ini.
Sebagai ilustrasi yang relatif masih hangat dalam memori kolektif bangsa Indonesia, yaitu peristiwa amuk masa pada bulan Mei 1998. Bagaimana situasi kemarahan dan frustasi sosial yang dialamai rakyat Indonesia selama 32 tahun dibawah kekuasaan Orde baru. Kemarahan dan frustasi sosial pada saat itu, diterjemahkan dalam berbagai tindakan seperti penjarahan fasilitas-fasilitas publik dan atau properti milik orang lain. Dalam kondisi yang begitu mencekam pada masa itu, beberapa orang yang diteriaki maling ditengah jalan bisa dipukuli beramai-ramai oleh kerumunan orang banyak, bahkan bisa dibakar hidup-hidup hinggga tewas.
Situasi masa rakyat dikalangan bawah saat itu sering dikatakan sebagai situasi Chaos secara sosial, dimana aturan-aturan negara, hukum, norma-norma, nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat tidaklah berjalan sebagaimana situasi sosial dalam “kondisi normal” seperti masa-masa sebelumnya. Pemerintahan Orde baru selama masa kekuasaannya berorientasi pada tatanan sosial masyarakat berdasarkan Rust and order atau pendekatan Negara yang mengedepankan keamanan dan ketertiban[3] semata. (Bersambung Bag.2)