Site icon SuaraJakarta.co

Jakarta, antar Kemajuan dan Mimpi Buruk Indonesia

Jakarta Melayu Festival. (Foto: Khairuddin Safri/SuaraJakarta)

Oleh: Setiyono (Aktivis Mahasiswa KAMMI)

Bagi setengah orang yang belum pernah ke Jakarta, mungkin akan mempersepsikan Jakarta ini sebagai negeri antah barantah, dengan sejuta kemajuan teknologi, dan kota modern yang menjadi simbol kejayaan Indonesia.

Ratusan gedung menjulang tinggi, melengkapi syaratnya sebagai wajah peradaban baru. Puluhan jalan layang tegak berdiri, terangkai dari satu titik hingga ke titik yang lain. Rel kereta membelit-belit hampir di seluruh wilayah Jakarta. Berbagai jenis kendaraan ada disini, dari yang paling buntut hingga supercar. Semua saling berebut peran untuk bisa meliuk-liuk di jalanan Jakarta.

Secara fisik, Jakarta adalah kota modern yang terus tumbuh. Tanpa jeda, selalu terjaga di sepanjang waktu. Tak pernah tertidur. Walau langit sedang gelap sekalipun, atau saat udara dingin pada dini hari.

Namun dibalik Jakarta yang menjanjikan itu, saya mencium aroma anyir penjajahan gaya baru. Penjajahan ekonomi yang luar biasa massif, bahkan nyaris menghilangkan identitasnya sebagai ibukota sebuah negara yang bernama Indonesia.

Dahulu, Jakarta yang sebelumnya dikenal dengan Batavia ini. Adalah daerah yang menjadi pusat bisnis bagi para pengusaha-pengusaha Eropa, menjelma dengan satu konsorsium besar yang kemudian kita kenal dengan VOC. Mereka (para pengusaha), berlayar jauh dari Eropa, khususnya dari Belanda dan Prancis, kemudian berlabuh di Batavia. Disini mereka berdagang, membangun jejaring bisnis dengan pelaku usaha pribumi dan para pengusaha dari wilayah Asia dan Timur tengah.

Perniagaan mereka berkembang pesat dari sini. Karena semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa ketika itu, yakni rempah-rempah, semuanya tersedia disini. Dimana kala itu, rempah-rempah adalah sesuatu hal yang mahal melebihi emas, bagi penduduk Eropa sana. Dan disini, mereka bisa mendapatkan rempah-rempah itu dengan harga yang relatif lebih murah.

Melihat potensi yang besar itu, maka mereka (pengusaha Eropa), mendirikan VOC. Dengan Gubernur pertama yakni Benoemd door de Heeren, orang berkebangsaan Prancis, bukan Belanda. Karena ketika itu, Belanda masih dalam jajahan Prancis, masa Napoleon.

Dalam menjalankan bisnis, VOC ini cenderung kapitalis, serakah dan cenderung memutus mata rantai bisnis antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Asia dan timur tengah. Hingga akhirnya, pola bisnis tersebut menimbulkan penentangan dari banyak kalangan, khususnya orang-orang pribumi, melalui kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Batavia, seperti Banten.

Akibat penentangan itulah, maka kerajaan Belanda massif mengirim pasukan perang ke Batavia. Demi mengamankan bisnis mereka yang ada di Batavia. Mereka tidak ingin kehilangan sumber pendapatan yang paling besar dari sini, karena itulah mereka mengirim tentara dan akhirnya menjajah nusantara. Dengan durasi waktu yang beragam. Ada yang mengatakan 350 tahun mereka menjajah nusantara, namun ada juga yang mengatakan tidak sampai 350 tahun. Karena waktu itu Aceh baru bisa ditaklukkan sekitar tahun 1904 M, dan Bali baru bisa ditaklukkan tahun 1908 M. Dan kita memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945 M.

Kembali kepada kecurigaan saya, tentang adanya pola penjajahan gaya baru di Jakarta. Saya melihat, banyak gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta, kebanyakan adalah bukan milik pribumi. Melainkan milik orang-orang yang berketurunan asing dan bahkan milik orang asing. Sebut saja Pacific Place, kawasan SCBD, Tamrin, Podomoro, Pluit, Grogol, Permata Hijau, dan Mangga Dua, hampir semuanya dari titik-titik yang saya sebutkan itu, dikuasai oleh orang-orang yang bukan keturunan pribumi. Sebut sajalah mereka orang-orang Tionghoa. Lalu dimana penguasaan orang-orang pribumi? Ya di daerah Situgintung, setu babakan, dan daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah lingkar luar Jakarta.

Ditambah lagi, proyek reklamasi dan meikarta. Dua proyek besar yang ownernya adalah mereka-mereka juga. Dua proyek besar yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Dirangkai dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur, semacam MRT yang dibiayai oleh negara, tapi kalau ditelisik secara lebih dalam, proyek-proyek itu saling terkait dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Saya tidak anti China, tidak anti orang Tionghoa disini. Tapi saya tidak suka dengan strategi mereka dalam membangun bisnis di Indonesia, di Jakarta khususnya. Karena menurut saya, pola bisnis mereka cenderung kapitalis, tidak berpihak kepada penduduk asli Jakarta. Pola VOC jelas terasa, telah mereka terapkan di waktu modern ini. Upaya-upaya menguasai atau menjajah Jakarta, jelas sekali terasa. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jakarta, 09 Oktober 2017

Exit mobile version