BEBERAPA waktu belakangan ini, publik disibukkan dengan berita banyaknya pejabat pemerintahan yang menerima jabatan penting di partai politik tempatnya berasal. Hal ini tentu membuat banyak opini negatif di masyarakat, karena saat ini dengan keadaan negara yang tidak mengalami perbaikan signifikan tetapi orang-orang tersebut malah hendak menambah beban pekerjaan mereka yang sebenarnya bisa ditanggung oleh orang lain yang masih luang.
Kita ambil contoh kongres luar biasa partai demokrat, masih ada calon-calon lain yang lebih luang untuk mengurus partai tersebut tetapi kenapa harus Presiden RI yang akhirnya memikul jabatan tersebut, jelas ini berita yang tidak menggembirakan untuk masyarakat karena Presiden mereka akan lebih terbagi fokusnya.
Jika kita melirik pada menteri-menteri sekarang, ternyara terjadi fenomena yang sama. Banyak dari mereka yang juga memegang jabatan penting di partai mereka, seperti yang diberitakan oleh koran Kompas edisi 2 April 2013 ada lebih dari 10 menteri yang memegang jabatan penting di partainya, seperti menjadi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua DPP, Wakil Ketua DPP, dan lain sebagainya. Walaupun Presiden telah memberikan sebuah instruksi kepada para menteri yang masih memegan jabatan dipartai untuk lengser, sepertinya itu tidak akan karena pimpinan mereka sendiri banyak memegang jabatan penting dipartainya sendiri.
Para pengamat politik juga berpendapat, memang tidak ada undang-undang yang melarang para pejabat pemerintah untuk menerima jabatan lain tetapi menurut mereka itu telah melanggar etika politik. Bagaimana demokrasi bisa dijalankan dengan banyak partisipasi jika banyak jabatan yang malah diberikan pada orang-orang tertentu saja.
Di kesempatan lain Jero Wacik menghimbau masyarakat jangan khawatir dan berprasangka buruk dengan adanya fenomena ini, karena hal ini sudah biasa terjadi di negara-negara lain. Tetapi apakah itu contoh yang baik? Jika tidak, kenapa kita malah mencontoh hal yang tidak baik. Berbeda dengan Marzuki Alie mengatakan tidak masalah memegan beberapa jabatan sekaligus asalkan bisa membagi waktu dalam menjalankan jabatan tersebut. Tetapi jika dilihat yang memegang jabatan rangkap tersebut kebanyakan adalah laki-laki sedangkan laki-laki itu hanya bisa fokus dengan satu tugas.
Seharusnya pejabat-pejabat yang rangkap jabatan itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Anis Matta, saat beliau menerima jabatan sebagai presiden partainya, saat itu juga beliau mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR RI. Atau kepada Tifatul Sembiring yang langsung mundur dari jabatan di partainya saat akan menjadi menteri di masa pemerintahan sekarang.
Pada akhirnya, para pejabat pemerintahan harus memperhatikan keadaan masyarakat yang tidak setuju dengan keadaan mereka yang memegang beberapa jabatan penting sekaligus karena mereka akan membagi fokus mereka dan tidak totalitas dalam mengurus kepentingan rakyat.
Penulis : Ulan Darulan, Mahasiswa S1 Kimia ITB 2011 (Penerima Beasiswa Bidik Misi, Peserta Program Pembinaan SDM Strategis)