SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sejumlah warga yang bermukim di 4 RW, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengeluhkan krisis air bersih sejak empat bulan yang lalu. Warga menuding krisis air tersebut diduga akibat proyek pembangunan perkantoran milik Citra Tower.
“Puluhan tahun kami tinggal di Kebon Kosong, tapi baru kali ini, terjadi krisis air sejak proyek pembangunan perkantoran milik Citra Tower didirikan”, ungkap Ketua RW 05, Ache, ketika menghadiri pertemuan dengan pihak Citra Tower di aula lantai III, kantor Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/2017).
Ditambahkan Ache, dampak dari terjadinya krisis air bersih tersebut juga mengakibatkan ia dan ratusan kepala keluarga (KK) lainnya menderita. Pasalnya, harus mengeluarkan biaya hidup tambahan untuk membeli air bersih setiap hari.
“Paling murah kita beli Rp50 ribu, bahkan ada yang sampai Rp140 ribu perharinya”, tutur Ache.
Sementara itu, Mugi Waluyo (warga RW 06) menambahkan dahulu air sudah dapat diperoleh pada kedalaman 12 meter dengan cara dibor. “Kemarin saya lihat ada tetangga ngebor sampai 18 meter, tapi belum dapat juga, dan baru kelihatan air nya di kedalaman 22 meter”, ujarnya.
Meski begitu, perwakilan dari pihak Citra Tower, Bowo, pihaknya akan menganalisa lebih dulu apakah krisis air yang terjadi tersebut dampak dari proyek pembangunan perkantoran yang tengah dikerjakannya atau bukan. “Untuk solusinya, kami siap menyiapkan air bersih sementara waktu”, ujarnya.
Lurah Kebon Kosong, Dwi Sigit Haryono, mengatakan pertemuan warga dengan pihak Citra Tower tersebut sengaja difasilitasi agar diperoleh solusi yang terbaik. Dalam pertemuan itu, Camat Kemayoran, Herry Purnama juga ikut menyaksikan.
“Kita belum tahu penyebabnya krisis air yang sudah berjalan 2 bulan belakangan ini, makanya kita fasilitasi antara warga setempat dan pihak pembangunan citra tower,” kata Dwi.
Terkait dengan hal tersebut, Dwi mengundang pihak citra tower, PPKK, forum pemersatu warga RW 06 termasuk didalamnya ada tokoh masyarakat RT/RW.
“Mudah-mudahan permasalahan ini bisa diatasi dan dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan. Tentunya dengan solusi yang terbaik”, harap Dwi. (Van)