SuaraJakarta.co, JAKARTA – Bulan Tertib Trotoar (BTT) yang dilakukan jajaran Pemrov DKI Jakarta pada bulan Agustus kemarin sudah berakhir. Namun, taanggapan masyarakat menilai, kegiatan tersebut hanya sebagai program pencitraan. Pasalnya, instansi terkait dari mulai Walikota, Kasudin hingga Camat maupun Lurah berbondong-bondong turut serta ikut pada kegiatan ini.
Sejumlah parkir kendaraan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menguasasi trotoar diangkut petugas gabungan ini demi melaksanakan perintah program BTT Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat.
“Pemprov DKI Jakarta itu, kalau melaksanakan program selalu saja telat, seharusya tertib trotoar dilakukan dari dulu. Kenapa juga baru sekarang. Ya sudah terlambat kali,” celetuk Budi warga Jakarta Pusat, Sabtu (02/09/2017).
Ia juga mengaku, tertib trotoar yang dilakukan petugas gabungan ini terkesan tebang pilih. “PKL dan kendaraan roda dua dan empat yang teronggok di trotoar di tertibkan. Kok pedagang hewan qurban sampai sekarang ini dibiarkan menggelar lapak di trotoar ada apa ya,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta semestinya dalam menjalankan program kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak tebang pilih. Karena trotoar ini merupakan fasilitas untuk ruang pejalan kaki. Penindakannya juga harus tegas dilakukan dan tidak boleh tebang pilih.
“Pemprov DKI Jakarta seharusnya dalam menjalankan program, jangan selalu dimobilisasi untuk kegiatan-kegiatan acara seperti seremonial maupun pencitraan saja. Hasilnya jadi asal bapak senang (ABS),” tegas Victor, Sabtu (02/09/2017). (Van)