SuaraJakarta.co, JAKARTA – Impian Jakarta untuk mengurangi kemacetan tiap tahun, tampaknya akan jauh panggang dari api. Pasalnya, kebijakan pengurangan kemacetan di level pemerintah daerah tersebut, tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menambah rangkaian kereta KRL (Commuter Line) hingga 2019.
Target tersebut dicanangkan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek yang menargetkan penambahan 1,2 juta penumpang KRL. Untuk mencapai angka tersebut, maka di tahun 2015 ini BUMN tersebut akan menambah 120 kereta.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek, M. Fadhil, sebagaimana dikutip dari laman Liputan6.com (25/3). Dirinya memastikan bahwa akan ada penambahan kereta KRL, namun tidak akan sampai mengurus persoalan kemacetan sebagai konsekuensi dari penambahan rangkaian tersebut.
“Untuk palang pintu, pilihannya tidak banyak kalau kereta tambah, dampak memang ke palang pintu (sering ditutup). (Maka), kami akan koordinasi dengan Pemda”, jelasnya di kantor, Rabu, (25/3).
Fadhil menjelaskan bahwa kemacetan bukanlah urusan PT KAI, melainkan urusan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, sebagaimana diatur oleh undang-undang.
Dia memperkirakan, jika dengan kondisi sekarang, palang pintu tertutup setiap 5 menit, maka dengan penambahan kereta ini akan menjadi 2 menit sekali. Untuk itulah, dirinya hanya bisa mengusulkan ke Pemprov DKI untuk membangun fly over dan underpass bagi perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalur rel KRL.
“Kalau kami agak susah mengurus ke perlintasan sebidang juga, karena dampaknya pasti ke sana (kemacetan). Maka, kami akan komunikasikan ke Pemda”, ujarnya.