SuaraJakarta.co, JAKARTA – Mayoritas publik menilai bahwa Isu Lingkungan, termasuk di dalamnya tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan agenda politik yang terabaikan oleh anggota dewan dan partai politik. Mereka pesimis bahwa Isu Lingkungan merupakan agenda penting yang menjadi prioritas untuk dibenahi. Bahkan hasil riset menguatkan bahwa pesimisme publik tersebut akan tercermin pada seberapa besar mereka akan memilih partai politik yang terkena kasus pengelolaan SDA pada Pemilu 2014 mendatang.
Hal tersebut setidaknya tercermin dari hasil survey yang dilakukan di 7 Kota Besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Makassar, Samarinda, Kupang, dan Sorong) melalui 700 responden yang berusia minimal 17 tahun sepanjang 1 Oktober-15 November 2013. Sebanyak 52,7% persen responden tidak akan memilih partai politik yang terbukti melakukan korupsi di bidang SDA; 37,1% responden tidak akan memilih partai politik yang diduga melakukan praktik korupsi meskipun sebatas isu; dan hanya 10,1% yang tetap akan memilih partai politik meskipun tetap diduga melakukan korupsi SDA, atas sebab isu tersebut sulit untuk dibuktikan.
Riset tersebut termuat dalam kajian WWF berjudul “Survey Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Preferensi Partai Politik” dalam siaran pers yang diterima oleh tim Suara Jakarta. Riset tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran publik terhadap isu lingkungan, serta persepsi dan preferensi masyarakat terkait peran partai politik dalam pengelolaan SDA di Indonesia.
Adanya pesimisme publik tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga, “Kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah persoalan serius yang kerap terabaikan dalam agenda politik. Sehingga, kerap berujung pada bencana dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia”
Padahal, jika dilihat dari banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, banjir adalah jenis bencana yang paling sering responden alami (61%), disusul dengan bencana kekeringan yang sering terjadi di Indonesia (13,6%). Oleh karena itu, urgen bagi partai politik dan politisi yang bertarung tersebut untuk menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas untuk dibenahi. Data pesimisme publik ini, setidaknya, menunjukkan betapa isu lingkungan cenderung termarginalkan daripada isu lain yang lebih pragmatis untuk diselesaikan