SuaraJakarta.co, JAKARTA – Setelah sukses menutup total sarang prostitusi di Alexis, Pemprov DKI Jakarta kembali diuji dengan keputusan untuk menutup bisnis haram lainnya.
Yaitu, melepas saham Pemprov DKI sebesar 23,34 di PT Delta Jakarta (Tbk), perusahaan produsen Anker Bir.
Sebagaimana penutupan Alexis, pelepasan saham ini juga menjadi salah satu janji Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI 2017 kemarin.
Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan memutuskan soal dilepas atau tidaknya saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta Tbk, pada akhir April atau setelah rapat umum pemegang saham (RUPS).
Sandi mengatakan, Pemprov DKI perlu berhati-hati untuk mengambil keputusan karena PT Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.
Pemprov DKI memiliki saham sebesar 23,34 persen di PT Delta Djakarta Tbk. DKI sudah menanam saham sejak tahun 1970.
“Kami koordinasi dulu, nanti setelah RUPS menjelang akhir April, kami akan finalisasikan apa keputusan dari pemprov untuk kapan mengeksekusi divestasi untuk Delta Djakarta ini,” ujar Sandiaga di Depok, Jawa Barat, Minggu (8/4/2018).
Meskipun demikian, jika pelepasan saham ini benar dilakukan, maka Pemprov DKI akan berpotensi kehilangan dana hingga Rp 962.256.900.000.
Sebab, mengutip data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/4/2018), saat ini saham DLTA berada di posisi Rp 5.150.
Pemprov DKI saat ini memegang 186.846.000 juta lembar saham produsen Anker Bir, atau setara 23,3%. Sementara sisanya dipegang oleh San Miguel Malaysia Pte sebanyak 58,3% dan masyarakat 18,3%.
Dengan asumsi harga Rp 5.150 dan jumlah lembar saham yang dikuasai mencapai 186.846.000, maka besaran dana yang bisa diperoleh dari aksi penjualan saham tersebut bisa mencapai Rp 962.256.900.000.
Harga saham DLTA sangat fluktuatif, sempat menyentuh posisi tertinggi di Rp 5.200 dan terendah di Rp 4.510.