SuaraJakarta.co, JAKARTA – Merasa memiliki andil dalam menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, kelompok yang menamakan diri sebagai Kelompok Relawan dan Aktivis Pemenangan Jokowi, mengaku, dalam waktu dekat akan menggelar evaluasi besar-besaran kepada seluruh menteri di Kabinet Kerja 2014-2019.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat), Mustar Bona Ventura, sebagaimana dikutip dari Viva News (24/02).
Menurutnya, evaluasi terhadap seluruh menteri diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Namun mengenai kapan waktu terselenggaranya evaluasi, kata Mustar, akan segera dikonsolidasikan ke seluruh elemen relawan.
“Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas menteri di Pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementerian sejauh ini,” ujar Mustar.
Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca Pilpres, sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat.
“Menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi,” kata Mustar.
Selain POSPERA, relawan Jokowi yang ikut-ikutan evaluasi kinerja kabinet Jokowi adalah Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta. Menurut Fendy Mugni, sebagai ketuanya, bahwa sejauh ini ada sekitar 12 Kementerian yang akan dievaluasi kinerjanya.
“Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama. Namun Kementerian ini dalam penilaian dan respons masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan, kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden,” ujar Fendy.
Fendy menegaskan dasar dari evaluasi kabinet tersebut adalah program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita yang terus menjadi bahan kampanye Jokowi di masa pilpres silam.
“Nawa Cita menjadi acuan karena di sana terangkum cita-cita mendasar perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat Indonesia,” ujar Fendy.
Menurutnya, dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna. Jika tidak, maka akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang akan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Bagi kami, jika memang hasilnya kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya, ya reshuffle,” Fendy menegaskan.