SuaraJakarta.co, JAKARTA – Tampaknya Ahok mesti evaluasi diri sendiri pada persoalan kisruh APBD DKI antara dirinya dengan DPRD DKI. Pasalnya, dugaan mark-up sebanyak 12,1 Triliun atas pengadaan UPS di RAPBD 2015, ternyata dilakukan oleh jajaran pemerintahannya sendiri di lingkungan Pemprov DKI.
Ajuan anggaran pengadaan UPS di sekolah SMA di Jakarta Pusat dan Jakarta tersebut dianggarkan oleh mantan Kepala Suku Dinasi Pendidikan Jakarta Pusat, Zainal Soleman, pada tahun 2014, yang sekarang menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Dikutip dari kompas.com (3/3), Zainal beralibi bahwa pengajuan tersebut dilakukan karena dirinya sering menerima laporan dari kepala sekola mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil
“Kepala sekolah sering mengeluh, sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut”, aku Zainal
Pasalnya, dengan daya listrik yang tidak stabil tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya.
“Kalau listrik matai, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu dirumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman”, tambhanya
Atas alasan tidak stabilnya daya listrik tersebut, Zaenal mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014.
“Tanggal 9, kita rapat dengan para kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan saran prasarana, yaitu UPS”, tambahnya
Zaenal pun membenarkan adanya pihak swasta untuk pengadaan UPS, yaitu PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center, dan PT Offisaindo Adhi Pura. Zaenal meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempresentasikan kegunaan UPS agar kepala sekolah tertarik untuk memesannya
“Kepala sekolah tersebut pun tertarik (untuk memesan) sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS (kepada kami)”, tegasnya