SuaraJakarta.co, JAKARTA – Fenomena oligarki politik yang terjadi di tubuh partai belakangan yang dikhawatirkan oleh publik, mengakibatkan beberapa partai dipimpin dan dikuasai oleh para pengusaha untuk membiayai day to day politic parpol masing-masing.
“Ini satu gejala oligarki. Mereka yang memimpin partai yang mampu membiayai partai, misalnya, Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Surya Paloh (Partai Nasdem), Aburizal Bakrie (Partai Golkar) dan Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo). Mereka semua memimpin partai, karena memiliki kekuatan untuk membiayai partai,” nilai Ignas saat menjadi pemateri pada acara Sekolah Demokrasi Indonesia di Kota Serang, Minggu, sebagaimana dikutip dari Liputan6.com (12/4).
Jika kondisi tersebut terus terpelihara bisa saja mengancam demokrasi Indonesia, karena partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, malah digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Pemerintah Wajib Biayai Parpol
Menurut doktor lulusan Universitas Bielefield, Jerman, tersebut salah satu solusi untuk menghilangkan oligarki parpol di tangan para pengusaha adalah menghadirkan negara untuk membiayai partai.
“Pemerintah sebaiknya mengatur ulang aturan sumber dana partai, sehingga kemakmuran rakyat yang diinginkan oleh konstitusi dapat tercapai. Pemerintah juga harus memikirkan pihak yang tepat untuk membiayai partai,” kata Ignas.
Sosiolog itu mengajukan solusi, misalnya pemerintah mengikuti aturan main seperti di negeri Eropa yang menggunakan dana publik untuk membiayai partai secara seimbang.
“Mereka (parpol di Eropa) diberikan bantuan oleh negara berdasarkan dengan jumlah anggota. Di Eropa juga, iuran anggotanya juga berjalan, sehingga negara mampu memperhitungkan berapa besaran yang diberikan untuk partai politik,” tandas Sosiolog yang lahir di NTT ini.