Site icon SuaraJakarta.co

Setelah AKD Terbentuk, DPRD DKI Kebut APBD 2015

DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta. (Foto: SuaraJakarta.co – Fajrul Islam)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Setelah melalui pembahasan alot dan hujan interupsi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menetapkan susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melalui Rapat Paripurna yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah. Senin, (8/12/14).

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan telah dilakukan secara kompromi dan bisa diterima semua fraksi.

“Dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pimpinan dewan dan fraksi pada 5 Desember lalu maka pembentukan alat kelengkapan dewan akan dituangkan dalam keputusan DPRD DKI. Dan akan berlaku sejak keputusan tersebut ditandatangani,” kata Prasetyo saat membuka Rapat Paripurna Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD DKI, Jakarta, Senin (8/12).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran No.903/6865/SJ. Surat edaran tersebut berisi imbauan agar kepala daerah segera menetapkan APBD 2015 dan Perda terkait penjabarannya. Apabila hingga 31 Desember 2014 provinsi belum menetapkan APBD, maka selama enam bulan untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, dan seluruh anggota DPRD tidak akan menerima gaji. Sanksi tersebut tertera dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi surat edaran Mendagri tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo menyatakan DPRD akan segera membentuk Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas APBD DKI Jakarta Tahun 2015, dan ditargetkan sudah selesai sebelum tanggal 30 Desember.

“Ya, kita akan kebut pembahasan APBD DKI Jakarta 2015, kita targetkan bisa rampung sebelum tanggal 30 Desember tahun ini” tegas Prasetyo.

Berikut adalah susunan AKD DPRD DKI Jakarta:

Komisi A Bidang Pemerintahan

Komisi B Bidang Ekonomi

Komisi C Bidang Keuangan

Komisi D Bidang Pembangunan

Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Badan Musyawarah

Badan Anggaran

Badan Kehormatan

Badan Legislasi Daerah

[bro]

Exit mobile version