SuaraJakarta.co, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menduga pemerintah sengaja menutupi angka ribuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena takut dianggap gagal dalam menjalankan paket kebijakan ekonominya.
Hal itu disampaikan Said Iqbal menyusul terdapatnya ribuan buruh yang terkena PHK karena terjadinya perlambatan ekonomi yang terjadi di tahun lalu, serta banyaknya industri yang gulung tikar karena menguatnya dolar terhadap rupiah.
“Nanti kalau sudah ramai di media tentang PHK barulah pemerintah akan mengumumkan angka PHK sedikit-sedikit. Apindo atau Kadin akan mengamini perlahan yang kemudian ujung-ujungnya minta insentif lagi,” kata Presiden KSPI Said Iqbal sebagaimana dikutip dari laman Republika, Minggu (31/1).
Selain itu, Iqbal juga menilai pemerintah tidak mau mengumumkan gagalnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu penyebab kegagalan pemerintah itu adalah adanya kebijakan upah murah pemerintah melalui PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Faktanya, kata Iqbal, semua harga barang, ongkos transportasi, dan sewa rumah tetap mahal meski harga BBM sudah diturunkan. Bahkan, di tengah harga minyak dunia rendah sekali pun, semua kebutuhan tetap mahal. “Hal ini diperparah dengan sikap pengusaha yang menyatakan tidak ada efek apa pun di sektor riil dari paket kebijakan ekonomi tersebut,” kata dia.
Ribuan buruh di sektor industri padat modal mulai mengalami PHK. Puluhan ribu buruh lainnya disinyalir berpotensi di-PHK. Tak hanya itu, ribuan buruh di sektor padat karya sudah ter-PHK.
Iqbal mengatakan, perusahaan raksasa dan menengah yang sudah pasti melakukan PHK ribuan buruh pada Januari hingga Maret 2016 adalah PT Panasonic (ada dua pabrik di Cikarang dan Pasuruan), PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo (tekstil), PT Ford Indonesia. Selain itu, puluhan perusahaan yang bergerak dalam industri motor dan mobil pun juga akan ikut PHK karyawannya seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, dan PT Hino. (iman)