SuaraJakarta.co, JAKARTA – Panitia Khusus Sumber Waras DPRD DKI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ke Badan Pengawas Keuangan, pada Rabu (28/30). Dalam laporan tersebut, tercantum temuan hasil audit yang telah dilakukan DPRD DKI mengenai persoalan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Ya kami atas nama Pansus, menindaklanjuti LHP BPK dengan menyerahkan laporan yang sudah dibahas sebelumnya dalam rapat paripurna dan sepenuhnya diserahkan ke BPK perwakilan Jakarta. Selain itu juga nanti akan meneruskannya baik ke BPK RI, Kejagung, KPK maupun Polri. Semuanya ini karena kita menjalankan mandat dari DPRD untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan,” kata Ketua Tim Pansus DPRD DKI Jakarta Triwisaksana “Sani” di Kantor Perwakilan BPK Jakarta, Jl MT Haryono, Jakarta.
Menurut Sani, selain menyerahkan laporan, Pansus DPRD DKI Jakarta juga mendiskusikan dua butir rekomendasi tim Pansus kepada BPK Jakarta.
Salah satu poin yang dibahas yaitu terkait pemeriksaan lanjutan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut.
“Pansus meminta BPK untuk pemeriksaan lanjutan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras karena sebelumnya Pemprov tidak menjalankan rekomendasi BPK pada pengadaan tanah rumah sakit itu. Jadi kami minta audit investigasi terkait pengadaan tanah tersebut,” sambungnya.
Sani meegaskan, audit investigasi ini sekiranya dapat menjelaskan berapa kerugian daerah yang ditimbulkan terkait pengadaan lahan tersebut.
Sani juga mengusulkan pada BPK agar ada MoU antara DPRD dengan BPK yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD. Permintaan ini karena menurutnya nilai kerugian pada kasus ini lebih besar dari kasus lainnya.
“Indikasi kerugian daerah dari lahan RS itu kira-kira sekitar Rp 191 miliar, jika dibandingkan dari temuan kasus lainnya, ini yang paling tinggi. Jadi ini yang akan ditindaklanjuti kepada penegak hukum agar diusut tuntas dan proaktif,” lanjut politisi PKS itu.
Disamping itu, Ia menambahkan kerja sama dengan BPK untuk sekedar berkonsultasi maupun berkoordinasi terkait temuan-temuan audit yang merugikan rakyat.
“Kami sangat prihatin penyerapan anggaran paling rendah, termasuk apa yang di katakan analisis dari BI cabang DKI. Alasan yang disampaikan Ahok lebih baik rendah diserap daripada dikorupsi, Justru terbalik bila serapan rendah tentunya akan merugikan masyarakat serta pembangunan tak maksimal,” tegas Sani