SuaraJakarta.co, JAKARTA – Penyerapan anggaran Pemprov DKI yang tertuang dalam APBD, kembali tidak terserap secara optimal dalam tahun anggaran (TA) 2016 kemarin.
Minimnya penyerapan APBD tersebut tampak dalam indikator rendahnya komponen belanja langsung. Padahal, belanja langsung dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta.
Hal itulah yang memicu penilaian negatif DPRD DKI dalam Rapat Paripurna, Senin (17/6). Dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD DKI membahas Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI TA 2016.
Dewan mempertanyakan rendahnya serapan anggaran belanja daerah, terutama belanja langsung apakah ada keterkaitannya dengan pergantian pejabat daerah pada SKPD atau UKPD.
“Kami mohon penjelasannya dan kami berpendapat kiranya pelaksanaan belanja langsung pada TA 2017 dan seterusnya terjadwal dan terbuka bagi masyarakat. Juga terbuka bagi legislatif untuk pengawasan,” ujar Anggota Fraksi PDIP Maruarar Siahaan.
Di sisi lain, pendapatan daerah TA 2016 hanya tercapai 94,09% (Rp53,78 triliun) dari target sebesar Rp57,16 triliun. Belanja langsung hanya terealisasi sebesar Rp23,36 triliun dari target Rp31 triliun dan belanja tidak langsung hanya terealisasi sebesar Rp23,76 triliun dari target Rp26,36 triliun.
Demikian halnya pada TA 2015, untuk penyerapan anggaran belanja yang dialokasikan Rp 59,6 triliun terealisasi hanya 67,05 persen. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 22,9 triliun terserap 85,42 persen atau hanya Rp 19,6 triliun.
Kemudian untuk belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 36,7 triliun, realisasi penyerapannya 55,56 persen atau sebesar Rp 20,3 triliun.
Dari pos anggaran belanja langsung, realisasi penyerapan anggaran belanja modal yang diperuntukan membiayai pembangunan infrastruktur paling rendah. Hanya mencapai 29,71 persen atau Rp 5,4 triliun dari total nilai belanja modal sebesar Rp 18,4 triliun. (RDB)