SuaraJakarta.co, JAKARTA – Mengelola anggaran DKI sangat rumit dan paling “rame” dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut tercermin dari rendahnya serapan APBD DKI di tahun 2015 yang baru mencapai 10 persen per Juni 2015.
Rendahnya serapan anggaran DKI tersebut, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, disebabkan karena hubungan yang tidak harmonis antara PNS DKI sebagai operator dengan Gubernur DKI Ahok selaku penyusun program. Sehingga, apa yang diinginkan Ahok tidak bisa dijalankan oleh bawahannya
Hubungan yang tidak harmonis tersebut, misalnya, saat pengadaan truk pengangkut sampah dimana Ahok perintahkan untuk membeli tetapi bawahannya lebih memilih untuk melakukan sewa.
Ada pula yang melakukan pembengkakan anggaran dalam program renovasi sekolah hingga 30 miliar per sekolah. Menurut Politikus Senior PDIP tersebut, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membuat sekolah baru dibandingkan merenovasi
Tjahjo menengarai bahwa rendahnya serapan anggaran DKI ini karena tingginya rasa takut PNS DKI untuk terlibat dalam proses hukum.
“Saya sampaikan kalau benar, kenapa takut. Tapi, masalahnya, ada temuan BPK sedikit saja bisa menjadi pintu masuk (untuk penyelidikan kasus). Apalagi kerja penegakkan hukum di sini pakai sistem target. Kejati dan Kejari ditarget harus membongkar sekian kasus dalam kurun waktu tertentu,” ujarnya seperti dilansir Rakyat Merdeka.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, Kepolisian setidaknya telah menetapkan dua tersangka, semuanya adalah anak buah Ahok, yaitu Udar Pristono (mantan Kepala Dishub) yang dijerat karena pengadaan Bus Transjakarta; serta anak buah Ahok lainnya, Zaenal Soelaiman dan Alex Usman yang terjerat karena kasus pengadaan UPS di beberapa SMK di Jakarta Pusat. [RID]