SuaraJakarta.co, JAKARTA – Koordinator Sahabat Sandiaga Uno (SSU) Anggawira menyatakan bahwa Sandiaga Uno siap menerima tantangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membuktikan harta terbalik serta seluk-beluk dana kampanye.
“Bang Sandi menyatakan bahwa dirinya siap untuk bukaan transparansi sumber dana kampanye. Beliau juga akan membuktikan pajak- pajaknya dari 10 tahun terakhir hingga sekarang. Dengan begitu semuanya akan menjadi clear dan masyarakat bisa mengetahui sendiri kebenarannya,” ungkap Anggawira saat dihubungi, Selasa, (13/9).
Angga menyebut, selama ini Ahok merasa bahwa dirinya yang bisa melakukan pembuktian terbalik harta yang diperolehnya. Kini, Sandi akan membuktikan transparansinya dengan melaporkan seluruh harta kekayaan dan membeberkan besaran dana kampanye.
“Bang Sandi memegang prinsip keterbukaan, sesuai keinginan warga Jakarta. Dia juga tidak gentar menghadapi berbagai isu yang menerpa dirinya karena dia bisa membuktikan ucapannya, soal transparansi dana kampanye juga akan diungkapkan semuanya. Jadi, kami juga mengharapkan hal yang sama dari Ahok dan seluruh relawannya juga buka- bukaan soal seluk beluk dana kampanye,” imbuh Angga.
Angga balik menantang kepada Teman Ahok, relawan pendukung Basuki untuk membuka dengan jelas bagaimana aliran dana untuk kampanye mereka.
“Jadi untuk lebih terbuka ke depannya. Bukan hanya Basuki yang lapor. Mari Teman Ahok kita bareng-bareng junjung keterbukaan, lapor dana kampanye selama ini,” tegas Angga yang juga Fungsionaris Partai Gerindra itu.
Sandi sendiri mengaku menyambut tantangan pembuktian harta terbalik dari kandidat cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahkan, Sandi akan menyampaikan laporan harta kekayanaanya dalam waktu dekat. “Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” ujar Sandi, (12/9).
Ia juga menantang balik Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapatkan. “Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung),” katanya.
Sebelumnya, Ahok menantang pembuktian harta terbalik semua calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Ia menilai cara ini ebih efektif untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan calon gubernur dibanding cara pewajiban cuti untuk petahana. Ia mengusulkan, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi.