Site icon SuaraJakarta.co

Profesor Politik LIPI Ini Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Akan Lama

Carut-Marut Kondisi Negeri, Jokowi Selalu Benar, JK yang Salah

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Jokowi- JK. (Foto: Indopos)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Profesor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai bahwa masa pemerintahan Jokowi-JK akan mirip dengan Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri yang berjalan kurang dari 5 tahun.

Hal itu disebabkan, menurutnya, karena kabinet Jokowi-JK yang sudah berjalan 6 bulan ini tidak mampu merealisasikan janji-janji serta visi Nawacita serta Trisakti yang sering disampaikan saat kampanye pilpres kemarin. Bahkan doktoral dari Flinders University, Australia ini menyebutkan bahwa dampak dari sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi yang telah melakukan berbagai kesalahan dapat memperburuk citra kabinet Jokowi-JK.

“Jika kondisinya seperti ini terus, Jokowi nasibnya akan sama kayak Megawati, BJ Habibie, Gus Dur. Dia tidak akan lama memimpin Indonesia,” kata Siti Zuhro di kantor DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online, Minggu (19/4).

Profesor asli Jember, Jawa Timur tersebut juga menjelaskan bahwa pada fase pemerintahan Jokowi-JK inilah hubungan terburuk yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif.

“Baru kali ini DPR dan Presiden tidak bersinergi dengan baik. Ini akan memunculkan citra yang buruk,” lanjutnya.

Lebih lagi terlihat Jokowi dan JK yang kurang kompak dalam memimpin.

“Jokowi-JK tidak saling mengisi dan melengkapi itu yang saya tangkap. Kinerja pemerintah baru akan meresahkan publik,” tutupnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Poltracking telah melakukan poling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia terkait kepuasan kinerja Jokowi-JK selama 6 bulan ini. Hasilnya, 46 persen tidak puas dengan kinerja kabinet Jokowi, dan sisanya, 44 persen masih menaruh harapan.

Turun drastisnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tersebut mayoritas atas kontribusi dari faktor ekonomi hingga mencapai angka 66 persen, selebihnya karena faktor hukum dan keamanan.

Exit mobile version