Site icon SuaraJakarta.co

Pengamat Menilai Ahok Alami 6 Kecacatan dalam Memimpin DKI

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: IST)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: IST)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sejumlah prestasi buruk Ahok selama memimpin DKI, nampaknya bukan semata soal etika. Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Rico Sinaga, setidaknya mencatat ada 6 kecacatan yang Ahok lakukan selama menjadi Gubernur DKI, yang menggantikan Jokowi selama sekitar 5 bulan ini.

6 (enam) kecacatan tersebut adalah mulai dari persoalan administratif (prosedural), hukum, moral, ideologi, etika (iman), hingga mental.

“Yang pertama, cacat prosedur (administratif). Karena R-APBD 2015 yang diajukan oleh Ahok ke Kemendagri adalah R-APBD siluman, bukan bahasan bersama dengan DPRD”, tuturnya dalam rilis yang dikirimkan ke Suara Jakarta, pagi ini (27/3).

Yang kedua, menurutnya, sebagai dampak dari R-APBD siluman tersebut adalah cacat hukum. Karena APBD yang dikirimkan ke Kemendagri tidak punya payung hukum karena tidak didasarkan pada pembahasan bersama dengan APBD.

Yang ketiga, Ahok dinilai mengalami cacat moral karena berani menelikung DPRD yang melakukan kebohongan kepada Kemendagri. Yang keempat, sikap ahok yang emosional dan tidak mengutamakan musyawarah mufakat, dinilainya sebagai bagian dari cacat ideologi, dimana dalam sila keempat Pancasila disebutkan bahwa Permusyawaratan dan Pemufakatan adalah bagian dari ruh bernegara.

Yang kelima, Rico menilai bahwa Ahok memiliki cacat iman. Hal tersebut dikarenakan karena Ahok sering merendahkan harkat dan martabat orang lain demi ketenaran dirinya di hadapan publik. Keena, Ahok memiliki penyakit kronis dengan cacat mental karena dirinya sering mengaburkan antara kebaikan dan keburukan, sehingga, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perilaku pemimpin seperti ini tidak baik untuk diikuti anak-anak.

“Untuk menghilangkan berbagai cacat diatas penggunaan hak angket perlu ditingkatkan agar menyentuh berbagai aspek. Tentu berbarengan dgn itu berbagai potensi korupsi harus dieliminasi”, tutupnya.

Exit mobile version