SuaraJakarta.co, JAKARTA – Terpilihnya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok di Pilkada DKI 2017, mendapat kecaman dari Aktivis Buruh Migran.
Salah satunya datang dari Nursalim, Aktivis Buruh Migran yang sehari-hari berjuang membela hak-hak buruh migran di Migrant Institute.
Dalam laman facebook-nya, Nursalim mengkritik keterlibatan Nusron Wahid yang dinilai menyalah gunakan fasilitas negara untuk hal yang tidak semestinya.
“Nusron Wahid Kepala BNP2TKI diangkat oleh Presiden Jokowi digaji dengan menggunakan uang rakyat untuk mengurusi persoalan TKI. BUKAN untuk ngurus pilkada DKI,” jelas Nursalim, Minggu, (28/8).
Diketahui, Nusron Wahid diangkat oleh Ahok untuk menjadi tim pemenangan pemilu di Pilkada DKI 2017. Sikap Nusron yang lebih mementingkan Pilkada DKI tersebut terlihat saat Nusron mengadakan acara pengajian demi memuluskan Ahok menjadi Gubernur DKI kembali.
Oleh karena itu, publik mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Nusron karena dinilai tidak etis seorang pejabat negara terlibat dalam aktivitas politik.
“Iya dicopot saja, pilih salah satu, masa pejabat negara jadi Ketua Timses?” kata Pengamat Politik Hendri Satrio, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka, Sabtu (27/8).
Hendri menduga Nusron memang tak fokus menjabat sebagai Kepala BNP2TKI. Dia menilai Nusron Wahid tak punya kerjaan sampai harus menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok. “Kurang kerjaan mungkin,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati pun juga menilai, Nusron lebih aktif mengurusi politik ketimbang tugasnya.
“Terkait posisi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang belakangan lebih terlihat aktif sebagai politisi dan Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok daripada posisinya sebagai Kepala BNP2TKI, sungguh memprihatinkan,” kata Okky.
Saking sibuknya dengan urusan politik, dia menyebut Nusron sampai melupakan nasib para TKI. Banyak kasus yang menjerat para TKI yang luput dari perhatian Nusron. Misal TKI yang terlibat kasus peredaran narkoba di Hongkong.
“Kasus TKI yang terlibat jaringan narkoba di Hong Kong, semestinya menjadi perhatian serius Nusron Wahid, bukan justru serius urus politik praktis dan Pilkada DKI Jakarta,” tegasnya. (RDB)