SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Azrul Tanjung menilai meskipun Ahok telah kalah dalam Pilkada DKI, namun kasus bagi-bagi sembako yang tersebar secara massif, harus tetap diusut oleh Bawaslu DKI dan Gakkumdu.
”Jadi harus itu (ditindak), harus menjadikan hukum sebagai panglima. Meskipun Ahok sudah kalah, harus tetap dihukum itu. Itu agar jadi pelajaran,” kata Azrul Selasa (25/4).
Pembagian sembako di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta ini diduga dilakukan tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat.
”Jadi harus itu (ditindak), harus menjadikan hukum sebagai panglima. Meskipun Ahok sudah kalah, harus tetap dihukum itu. Itu agar jadi pelajaran,” kata Azrul saat berbincang dengan Okezone, Selasa (25/4/2017).
Ia meminta petahana beserta timsesnya tidak diistimewakan dalam kasus ini. Sebab, menurut dia, bila kasus yang sama menimpa kepada pihak yang bukan timses Ahok, maka proses hukumnya akan dipercepat. Sebaliknya, bilamana hal itu terjadi pada Ahok dan timsesnya, maka prosesnya seolah tidak tegas.
“Coba kalau bukan (baju) kotak-kotak yang melakukan, pasti sudah cepat banget (diproses). Tapi ini kotak-kotak dibiarkan saja. Jadi ini yang memunculkan fenomena penurunan kredibilitas penegak hukum. Orang makin enggak percaya,” tandas dia.
Senada, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta meminta Bawaslu DKI Jakarta tetap memproses dan menindak temuan timbunan sembako di kantor DPC PPP Jakarta Selatan dan 23 sapi di Kepulauan Seribu saat minggu tenang.
Menurut Direktur Pemantauan Pemilu KIPP, Uthe Pelu, pemberian sembako maupun sapi itu sama saja dengan money politics yang dikonversikan jadi barang.
“Itu sudah money politics. Seharusnya Bawaslu tidak perlu melakukan retorika seperti penelitian dan sebagainya karena barang sudah nyata. Pembagian sembako hari tenang, ini motivasinya jelas menukar suara rakyat dengan sembako,” kata Uthe Minggu (23/4/2017) malam.
Menurut Uthe, hal ini harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Sebab jika terbukti benar sembako maupun sapi itu akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka merangkul pemilih, tentunya sangat merusak citra demokrasi.
“Itu kan barang masih ada tuh. Saya dapat informasi sapi masih ada di Kepulauan Seribu, sembako masih ada di Jakarta Selatan. Kalau di Jaksel di kantor DPC PPP nah Ketua PPP harus dimintai keterangan. Enggak mungkin itu kantor ada sembako, ketuanya enggak tahu. Logika positif menolak kalau ketua tidak tahu. Kan parpol hirarki,” katanya. (RDB)