SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengakui pihaknya mendorong adanya islah antara kedua kubu Golkar yang berkonflik. Hal tersebut disampaikan seusai penerimaan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan di Kemenkum dan HAM, Jakarta, kemarin (28/5).
“Ya, kita dorong islah sekaligus saja. Justru kalau dengar dari KPU, kalau islah itu harus ada kepengurusan baru”, katanya, sebagaimana dikutip di harian Media Indonesia, Jumat, (29/5).
Meskipun demikian, dirinya tetap tidak akan mencabut ajuan bandung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan kepengurusan Partai Golkar versi Aburizal Bakrie atas SK Menkum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.
“Memori banding sudah kita masukan. Kalau sudah islah, pasti kita cabut itu. Kalau dicabut sekarang kepengurusan yang sah siapa”, ujar kader PDIP yang merangkap sebagai menteri tersebut. .
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada kesepakatan antara kedua kubu tersebut. Hal itu agar kader-kader Golkar di daerah dapat mengikuti pilkada serentak yang dimulai di bulan desember mendatang.
“Saya kira kita tinggal finalisasi untuk penandatanganan, insya Allah,” kata JK.