SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak layak dijadikan contoh oleh pemerintah daerah lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dikarenakan, menurut Tjahjo, Pemprov DKI tidak dapat membangun sinergi yang baik dengan DPRD. Hal itu yang mengakibatkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah tidak berjalan dengan baik.
“Daerah jangan tiru seperti DKI yang ribut terus dengan DPRD-nya, yang rugi masyarakatnya,” kata Tjahjo dalam paparannya di depan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Pernyataan Tjahjo itu terlontar saat memaparkan target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan taat hukum. Tata kelola diawali dari proses perencanaan dan penyusunan APBD yang mensyaratkan adanya sinergi yang baik antara jajaran eksekutif dengan DPRD sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah. Sementara, DKI Jakarta yang kini dipimpin Gubernur Ahok terlambat menyusun APBD Tahun 2015 karena saat itu sedang ribut dengan DPRD-nya.
Untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien dan taat hukum, lanjut Tjahjo, juga harus membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama.
“Ini kunci dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien dan taat hukum,” ujar Tjahjo.