SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kembali menyoroti rencana penggunaan anggaran dalam APBD DKI 2015. Hal tersebut tercermin dari ketidakakuratan antara DPRD dan Gubernur DKI Ahok dalam menyusun anggaran, terutama, yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik.
“Saya pusing bahas APBD DKI Jakarta. Dipotong marah, tapi ya tetap saja saya potong,” ucap Menteri Tjahjo saat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman Liputan6.com, Rabu (29/4/2015).
Politisi PDIP tersebut menilai, pelayanan publik yang berhubungan dengan kebutuhan dasar maupun penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat di DKI Jakarta belum optimal meski pendapatan asli daerahnya (PAD) sangat besar.
Sebagai contoh, Tjahjo membeberkan, masih ada kerusakan jalan, banyak anak putus sekolah, macet, hingga penolakan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
“PAD Jakarta tinggi, tapi kok masih menolak pasien BPJS, anak-anak putus sekolah dan lainnya,” ujar mantan Sekjend PDIP tersebut.
Mendagri pun mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD setempat dapat mengurangi ego masing-masing. Terutama, bersinergi dalam pembahasan APBD sehingga tidak ada terkendala apa pun.
APBD 2015 DKI Jakarta sempat tertunda karena kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan anggota DPRD DKI. Karena Ahok telah mengirimkan APBD “siluman” yang bukan hasil pembahasan antara dirinya dengan DPRD.
Hasil paripurna DPRD Jakarta memutuskan, APBD DKI menggunakan Pergub, atau menggunakan draf APBD yang dibahas Pemprov DKI dengan DPRD dalam paripurna sebelumnya, yaitu RAPBD 2014.