SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pemberitaan di media massa terkait polemik impor senjata sangat simpang siur. Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan terdapat ribuan pengadaan senjata yang dilakukan oleh institusi di luar militer.
Setelah itu, pernyataan tersebut diklarifikasi oleh Menkopolhukam Wiranto bahwa yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata non serbu yang dipesan oleh BIN untuk kepentingan pendidikan intelijen kepada PINDAD.
Namun, ternyata, pada Sabtu malam (30/9), di Bandara Soekarno-Hatta, didatangkan sebanyak 300 pucuk senjata berjenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40×44 mm dan 3000 lebih amunisi berjenis RLV-HEFJ. Kepala Satuan Brimob Irjen Pol Murad Ismail berkilah senjata tersebut bukan untuk mematikan, tapi hanya melumpuhkan, dan untuk kepentingan keamanan di daerah rawan konflik, seperti Papua dan Poso.
Menanggapi simpang-siurnya informasi ini, Sekjend Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai keadaan ini akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah.
“Mana yang benar? Ditambah dengan ramainya pemberitaan di media sosial, yang nampak saling menyerang dan mendiskreditkan, membuat masyarakat pun ikut tegang dan saling berhadapan. Ini pun tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan,” jelas Hinca Panjaitan sebagaimana rilis yang diterima suarajakarta.co, Senin (2/10).
Oleh karena itu, Partai Demokrat menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap, tidak sepotong-potong.
“Sebab, dalam era demokrasi dan keterbukaan masyarakat, masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi (hak mengetahui) di negeri ini,” jelasnya.
Hingga kini, diketahui, ratusan impor senjata itu, masih tertahan di kepabean Bandara Soetta. Sebab, masih menunggu rekomendasi dari BAIS TNI untuk dapat digunakan oleh pihak Brimob Polri. (RDB)