SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sudah semestinya di tiap zaman, mahasiswa turut bergerak menyampaikan hati nurani kebenaran. Sehingga, menjadi penting untuk mahasiswa terlibat dalam politik tanpa harus masuk dalam politik praktis.
Hal itulah yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang melakukan Aksi simpatik di depan Gedung DPRD DKI pada Jumat (27/3).
Dikutip dari Merdeka Online, para intelektual muda tersebut menuntut agar DPRD segera menuntaskan Hak Angket yang dilakukan dewan kepada Gubernur DKI Ahok terkait persoalan RAPBD DKI 2015.
“Tuntaskan hak angket agar diketahui dan diselidiki penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen RAPBD yang diserahkan eksekutif ke Kemendagri,” ujar Akmal Jun, Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI dalam orasinya.
Menurut alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut, dewan harus fokus pada topik utama hak angket. Sebab, sedari awal hak angket dibentuk untuk membahas pemalsuan dokumen RAPBD 2015.
Karenanya, segenap mahasiswa tersebut berharap hak angket tidak digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kepentingan politik partai tertentu. Akmal meminta agar dewan membuka data ke masyarakat terkait dana siluman yang diperdebatkan oleh eksekutif dan legislatif selama ini.
“Anggaran siluman Rp12 triliun itu apa. Harus dibuka,” tukasnya.
Mahasiswa di aksi itu juga mengimbau agar dewan bersikap kritis dan mempercepat hak menyatakan pendapat terhadap persoalan RAPBD DKI 2015 ini. Apalagi pernyataan Ahok di media massa sudah kelewat batas.
“Pejabat publik seharusnya punya etika dalam berbicara. Ahok harus tahu hal itu,” terangnya berapi-api.
Terakhir, mereka juga menyerukan agar hak angket membuka dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Ahok dan keluarganya.
“Bongkar dugaan KKN Ahok di Pemprov DKI,” demikian Akmal.
