SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sebagai negara berpenduduk keempat terbesar dan mayoritas pertama muslim di dunia, tampaknya peran Indonesia dalam percaturan politik global belum signifikan untuk menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan dan dihargai di mata PBB.
Hal tersebut sebagaimana tercermin dari perang urat syaraf yang selalu terjadi antara Indonesia dengan PBB selama masa kepemimpinan 4 dari 7 Presiden Indonesia sejak tahun 1945-2015 saat ini.
Panas dingin hubungan politik Indonesia tersebut seringnya terjadi saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA), dimana negara-negara yang selalu dianggap Negara Dunia Ketiga mendorong PBB untuk aktif menghadirkan Keadilan Global bagi tiap-tiap negara, tidak hanya yang ada di belahan utara khatulistiwa, tapi juga di selatan khatulistiwa.
“Keadilan global yang kita lihat sekarang ini, United Nations tidak bisa memerankan itu,” tutur Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online (19/4).
Siapa saja Presiden Indonesia yang bersikap kritis terhadap PBB? Dan apa saja isi kritik dari mereka? Berikut rangkumannya oleh merdeka.com (19/4).
1. Soekarno keluar dari PBB
Soekarno relatif punya pengaruh cukup besar di PBB. Sebab dia menjadi pemrakarsa Konferensi Asia Afrika serta Gerakan Non-Blok.
Ketika PBB tiba-tiba memasukkan Malaysia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Soekarno meradang. Dia menuding, pembentukan Federasi Malaya adalah kepentingan Blok Barat menancapkan pengaruh di Asia Tenggara. Pada masa ini, Indonesia sudah mengarah ke kubu Blok Timur, walaupun secara umum menyatakan diri netral.
Saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB pada 31 Desember 1964, proklamator ini mengancam keluar bila Federasi Malaya tetap dianggap negara berdaulat.
“Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB,” ucap Bung Karno.
Karena PBB tetap memasukkan Malaysia dalam struktur anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Bung karno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sejak tanggal 7 januari 1965.
Selain itu, Bung Karno menyatakan Indonesia sebaiknya keluar dari PBB lantaran isu hak veto. Negara-negara di Asia dan Afrika tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan China.
2. Gus Dur kritik PBB soal Palestina
Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid mengkritik PBB soal sikap ambigu terhadap Palestina. Walau mayoritas negara anggota sudah membela warga Tepi Barat dan Jalur Gaza, tapi kebijakan yang muncul selalu menguntungkan Israel yang didukung Amerika Serikat.
Apalagi, Dewan Keamanan menurut Gus Dur, terlalu mudah disetir AS. “Negara yang lain bisanya cuma ngomel-ngomel tapi tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Gus Dur pada 2001.
Indonesia, di masa Gus Dur, pernah menentang rancangan keputusan Sidang Khusus Keempat Komisi HAM PBB mengenai Timor Timur yang dirumuskan akhir bulan September 2000 di Geneva.
Sebagai dampak dari kerasnya sikap Presiden Gus Dur kepada PBB tersebut tentang kemerdekaan Palestina berdampak pada posisi Indonesia yang semakin terjepit, dimana selepas referendum Timor Leste disudutkan dengan tuduhan pelanggaran HAM. Kementerian Luar Negeri saat itu menilai pelaksanaan sidangnya yang bermotivasi politik.
3. Megawati abaikan PBB soal Aceh
Posisi unitaris Megawati yang keras di Aceh sudah diambil sejak dia masih menjadi Wakil Presiden RI. Opsi Ketua Umum PDI-P itu selalu menggelar operasi militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka.
Ketika akhirnya naik ke tampuk kekuasaan pada 2001, Megawati benar-benar menggelar operasi militer.
PBB akhirnya melakukan intervensi, mendesak Indonesia tidak melakukan pendekatan militer. Sekjen Kofi Annan, saat itu langsung menelepon Megawati supaya mobilisasi TNI ditunda.
Namun opsi itu ditolak Megawati. Fakta ini disampaikan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. “Annan usul agar pemerintah berunding kembali dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo,” kata Yusril.
Perdamaian di Aceh baru tercipta setelah Megawati lengser, yaitu di era Presiden SBY yang terpilih secara demokratis mengalahkan Megawati
4. Jokowi kritik Palestina, PBB kritik hukuman mati
sebelum kritik tatanan global pekan lalu, Jokowi pernah menyindir soal kurang maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan Palestina.
Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November 2014.
“Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil,” kata presiden setelah bertemu Ki-moon.
Hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan PBB tak terlalu mulus enam bulan terakhir. Selain isu Palestina, Ki-moon pernah mencoba mengingatkan Indonesia agar batal mengeksekusi mati terpidana mati narkoba.