SuaraJakarta.co, JAKARTA – Klaim Ahok bahwa dirinya sudah jelas didukung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mendapat kecaman dari pejabat teras partai moncong putih tersebut.
Pasalnya, klaim itu adalah bagian dari cara Ahok mengadu domba antara Wagub DKI Djarot Saeful Hidayat dengan para Kader PDI Perjuangan. Dengan cara seperti itu, Ahok dinilai hanya berpikir pragmatis dan mengulang apa yang dilakukan olehnya 5 tahun lalu, yaitu dengan menjadikan partai hanya sebagai kuda tunggangan untuk mencapai kekuasaan.
”Dengan track record loyalitasnya yang buruk, political tricky -nya yang sangat licin, saya kira bukan hanya PDIP yang perlu berpikir ulang mengusung Ahok, parpol-parpol yang sudah mendukung pun perlu berpikir lagi untuk dukungannya kepada Ahok,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira sebagaimana dikutip dari laman Sindonews, Selasa (22/8).
Salah satu bukti bahwa Ahok berpikir pragmatis, nilai Andreas, adalah menggunakan semua cara untuk meraih kekuasaan. Mulai dari Teman Ahok, parpol, dan sebagainya.
“Setelah berkuasa dan dirasakan tidak ada manfaatnya lagi, dengan mudahnya Ahok akan mencampakkan alat yang pernah digunakan meraih kekuasaan,” kata Andreas.
Diketahui, Ahok memulai karier di Partai Indonesia Baru untuk menjadi bupati Belitung Timur. Kemudian dia loncat ke Partai Golkar untuk menjadi anggota DPR, loncat lagi ke Partai Gerindra untuk pencalonan Pilkada DKI 2012. Ketika menjabat gubernur DKI Jakarta dengan mudahnya Ahok meninggalkan Gerindra. Senada dengan Andreas.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu juga menyesalkan cara berpolitik Ahok yang terang-terangan mengadu domba internal PDIP dengan mengklaim sudah didukung Megawati. Padahal, dalam beberapa kesempatan Ahok sudah menyampaikan untuk maju di Pilkada DKI tidak ber-gantung pada PDIP.
”Kami minta jangan ikut-ikut memecah belah partai,” tegas Anggota DPR dari Dapil Jakarta ini.
“Dia itu siapa, kok menyampaikan hal yang merupakan kewenangan internal partai,” ucapnya.
Diketahui, hingga kini, PDI Perjuangan belum secara resmi siapa yang akan diusung pada Pilgub 2017 mendatang. Sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, sudah seharusnya PDI Perjuangan all out mengusung kadernya sendiri di posisi DKI 1 dan bukan DKI 1. Sebab, hal itu akan berimplikasi politik jangka panjang saat menghadapi Pemilu 2019.
“Secara kalkulasi politik PDI P akan rugi di 2019. Tidak disenangi masyarakat, bagaimanapun memilih Ahok kan berpikir lima tahun ke depan akan seperti apa. Belum lagi kalau ditinggal di tengah jalan. Jadi belum ada kepastian. Partai ini kan butuh certainly,” jelas Profesor LIPI Siti Zuhro.
“Sebagai partai ideologis dan partai pemenang pemilu, PDIP harusnya mengusung kader sendiri. Apalagi saat ini banyak dorongan warga untuk memilih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,” tegas Siti. (RDB)