Site icon SuaraJakarta.co

Ketua DPW IKM : Laporan LBH Jakarta Mengenai Rapor Merah Kepemimpinan Anies Tidak Objektif

Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang, Irwandi.(SuaraJakarta.co)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang (IKM) DKI Jakarta, Irwandi angkat bicara terkait laporan yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengenai “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota”.  Menurutnya, laporan tersebut tidak objektif dalam menilai kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta.

“Laporan LBH tidak objektif dan yang menilai keberhasilan Anies Baswedan adalah masyarakat khususnya masyarakat Minang yang tinggal di Jakarta,” kata Irwandi melalui keterangan tertulisnya yang diterima SuaraJakarta.co, Selasa (19/10).

Irwandi menambahkan berbagai upaya dilakukan Anies untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Ibu Kota, salah satunya adalah penanganan banjir dengan membuat Program Gerebek Lumpur dan pengerukan Kali Kerukut. Tidak hanya itu, di masa Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan vaksinasi untuk warga Jakarta sebagai upaya pencegahan penularan virus Corona.

“Berbagai program kerja Anies untuk membangun Jakarta dan meminimalisir banjir tetap dilakukan dan masih berjalan sampai saat ini. Pemprov DKI Jakarta juga rutin menggelar vaksinasi Covid-19 untuk warga DKI Jakarta,” tambah Irwandi.

Irwandi menilai bahwa Anies begitu memperhatikan masyarakat kecil, misalnya dengan melakukan penataan Kampung Akuarium dan penataan Kampung Tanah Merah yang saat ini terlihat rapih. Menurut Irwandi, selama memimpin DKI Jakarta Anies juga tidak pernah melakukan penggusuran seperti gubernur DKI sebelumnya.

“Dikepemimpinan Anies sudah tidak terjadi lagi penggusuran yang ada malah sebaliknya Gubenur Anies Baswedan memulihkannya kembali seperti Kampung Aquarium, rumah susun di Jakarta timur yg menampung korban penggusuran di Bukit Duri,”tambah Irwandi.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah menyerahkan laporan bertajuk “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota” ke Pemprov DKI Jakarta.[***]

Exit mobile version