SuaraJakarta.co, JAKARTA – Nasib DPRD DKI di ujung tanduk. Pasalnya, PDIP sebagai fraksi terbesar di DPRD DKI, menurut Ahok, telah resmi tidak akan lanjutkan hak angket ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
Pertemuan tersebut adalah hasil dari pertemuan antara Ahok dan Ketua DPRD DKI yang sekaligus Ketua DPRD, Prasetyo Edi Wibowo, bersama dengan Presiden RI, Jokowi, di istana negara
Menurut Ahok, ada 3 (tiga) poin penting yang telah disepakati bersama antara dirinya dengan Jokowi dan Prasetyo.
“Kita ngobrol aja bertiga, kan kita temen lama. Terus ngobrol lama. Lalu kita konfrensi pers juga. Pak Presiden panggil wartawan biar nggak nebak-nebakan,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015).
Dikutip dari Detik.com, Selasa (14/4), disebutkan bahwa, kata Ahok, salah satu keputusan penting adalah PDIP tak akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Ahok. Prasetio bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD dan menampung aspirasi fraksi lain yang mengusung HMP, namun PDIP tak akan ikut-ikutan.
Selain soal tidak beraninya PDIP melanjutkan HMP, Jokowi pun juga turut intervensi soal anggaran APBD yang harus segera dieksekusi agar tidak ada kelebihan anggaran.
“Terus yang kedua, Presiden ingin begitu anggaran turun segera eksekusi, supaya tidak ada SILPA. Kita juga bicara soal Multiyears yang tahun jamak,” papar Ahok soal keputusan kedua.
Hal penting ketiga, Ahok melanjutkan, Presiden meminta e-Musrenbang dilaksanakan dengan baik. Kemudian, menyusul penerapan e-Musrenbang yang baik, Jokowi ingin e-Budgeting 2016 terlaksana secara sempurna sejak awal, tak ada kekisruhan seperti tahun ini.
“Jadi tiga poin itu yang disampaikan,” ujar Ahok.