SuaraJakarta.co, JAKARTA – Politisi Senior Golkar Jusuf Kalla menegaskan dirinya bersedia untuk menjadi penasihat tim pemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kalau penasihat tentu, kan memberikan pandangan-pandangan,” kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2018, sebagaimana dikutip dari laman Tempo.
Meskipun demikian, Wapres RI ini menolak jika didaulat menjadi ketua tim pemenangan “Saya bukan ketua tim,” kata dia.
Penjelasan JK ini senada dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate.
Ia menegaskan, JK akan menjadi Ketua Dewan Penasihat tim pemenangan capres inkumben Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. “Sudah fix,” ujar Johnny di Posko Cemara, Jakarta pada Ahad, 12 Agustus 2018.
Sikap politik Jusuf Kalla sempat dipertanyakan belakangan ini. Wajar saja, manuver politik JK diyakini akan menguntungkan siapa pun kubu yang didukungnya.
Kabar bahwa Jusuf Kalla menjadi Ketua Tim Pemenangan ini sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan Jusuf Kalla akan memimpin Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024 mendatang. Airlangga menyatakan Kalla telah menyambut positif rencana tersebut.
Airlangga yang juga menjabat Menteri Perindustrian mengatakan Kalla yang akan berperan menyusun rencana pemenangan. “Tim direncanakan oleh Pak Jusuf Kalla,” kata Airlangga di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (10/8).
Selain Kalla, pimpinan partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf juga masuk dalam Tim Pemenangan. Dia menyebut salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun detail struktur organisasi masih akan dibahas lebih lanjut. “Kan baru daftar, nanti saja lah,” ujarnya.
Namun, kabar ini segera dibantah oleh juru bicara wapres, Husain Abdullah. Husain menegaskanJK tak menerima tawaran itu dan lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan.
“Bukannya menolak, tapi Pak JK memilih jadi penjaga gawang saja,” ujarnya.
Menurut Husain, JK memiliki pertimbangan lebih luas dan mengedepankan kepentingan bangsa. Karena itu, JK memilih tetap konsisten melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres.