SuaraJakarta.co, JAKARTA – Maraknya pembagian sembako pada Pilkada DKI Putaran II menjadi perhatian Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia (17/04). Pilkada DKI harus dijaga dengan baik agar dapat menjadi percontohan untuk daerah lainnya. “Pilkada DKI adalah etalase demokrasi Indonesia dalam pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraannya akan menjadi barometer untuk daerah lainnya. Oleh karenanya kualitasnya harus dijaga, ini adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.” Papar pengacara publik di PAHAM Indonesia tersebut.
Sekjend PAHAM Indonesia menyesalkan banyaknya tindakan yang dapat digolongkan sebagai “money politic” tersebut. “Seharusnya bagi-bagi sembako ataupun bazar sembako murah tidak boleh dijadikan sebagai strategi kampanye. Panwas dan Aparat seharusnya bertindak tegas dalam menerapkan aturan. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan ada pembiaran terhadap peraoalan ini”. Terang kandidat doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.
“Bila dilihat di medsos, timeline kita dibanjiri foto dan video kegiatan bagi sembako. Sepertinya ini adalah reaksi sosial dari masyarakat yang sudah resah dan enggan berharap dengan penegakan hukum. Tentunya kondisi ini tak bileh dibiarkan, masyarakat harus berani melaporkan dan memiliki kepercayaan terhadap para penegak hukum kita”. Ulas Rozaq menyemangati masyarakat untuk melakukan pengawalan penegakan hukum dalam Pilkada.
Menurut Rozaq, persoalan ini jika dibiarkan akan dapat mempengaruhi legitimasi dari kepala daerah yang terpilih. “Tentunya kita ingin punya gubernur yang legitimate, dipercaya oleh publik, dan masyarakat meyakini dipilih secara jujur, adil dan demokratis. Gak enak juga kalau nanti punya gubernur dikenang sebagai gubernur sembako.” tukas Rozaq sembari mengingatkan.