SuaraJakarta.co, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 sudah ditetapkan. Hal itu perlu disampaikan ke publik agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden Joko Widodo dihadapan jajarannya saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, (10/22).
Jokowi juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Presiden juga menyampaikan pada 12 April 2022, ia akan melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027. Dengan dilantiknya komisioner KPU dan Bawaslu, pemerintah bisa langsung segera membahas dan mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.
“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hokum atau regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Presiden memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.
“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya.
Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan.[***]
Sumber : (BPMI Setpres)
