SuaraJakarta.co, JAKARTA – Masyarakat DKI Jakarta dihebohkan dengan isu akan dihapusnya program unggulan milik Pemprov DKI Jakarta apabila petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tumbang. Isu itu dipastikan sesat.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, M Rico Sinaga menghimbau kepada masyarakat bahwa isu tersebut sesat atau tidak benar.
“Isu seperti itu sangat menyesatkan. Kami minta pihak berwajib segera mengusutnya agar tidak menjadi bola liar,” ujar Rico kepada media di Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Untuk itu, Rico juga mengimbau seluruh pihak agar menghentikan penyebaran isu-isu kotor semacam itu.
“Stop penyebaran isu KJP, KJS, dan PHL akan dihapus kalau Ahok tidak lagi jadi gubernur. Isu itu sangat meresahkan masyarakat,” kata Rico.
Rico mengaku optimis siapapun pasangan gubernur DKI terpilih bakal melanjutkan program-program unggulan tersebut. Bahkan fasilitasnya bisa meningkat.
Bahkan, lanjut Rico, terkait Pekerja Harian Lepas (PHL) sudah diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Lainnya Orang Perorangan.
Diungkapkannya, program perekrutan PHL turut berperan menurunkan angka kriminalitas di ibukota. Perekrutan PHL di sejumlah SKPD merupakan program padat karya dalam mengatasi masalah pengangguran.
“Program PHL sangat banyak manfaatnya. Program ini mempekerjakan pengangguran untuk mendapatkan gaji minimal setara UMP atau Rp 3,3 juta/bulan. Secara otomatis, program ini mengatasi kemiskinan dan sekaligus mengurangi tindak kriminalitas,” pungkas Rico.
Diketahui, isu program yang akan dicoret apabila Ahok-Djarot tidak lagi berkuasa diantaranya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) serta pemutusan kontrak puluhan ribu PHL.
PHL yang dimaksud antara lain Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias Pasukan Orange, PHL Dinas Pertamanan, dan Pemakaman atau Pasukan Hijau dan Dinas Tata Air atau Pasukan Biru. (JML)