Suarajakarta.co, JAKARTA – Temuan BPK yang mengindikasikan adanya kerugian daerah sebesar Rp 442 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 1,7 Triliun, membuat Laporan Keuangan Pempov DKI hanya mendapatkan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK menjelaskan bahwa predikat itu diperoleh karena Pemprov DKI dinilai tidak beres dalam penggunaan anggaran. Berikut adalah temuan BPK yang termasuk dalam temuan tersebut
- Sensus aset Pemprov DKI. Dikutip dari laman vivanews.co.id (7/7), BPK menemukan bahwa beberapa aset tanah seluas 30 hektar di Mangga Dua belum diawasi dengan baik, kelebihan biaya premi asuransi Rp, 3,6 miliar, dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar
- Beberapa kegiatan belanja program yang tak didukung dengan laporan keuangan lengkap “Sensus aset tetap dan aset lainnya kurang maksimal, pencatatan realisasi belanja operasional tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang lengkap. Dari hasil pemeriksaan 2014, BPK masih menemukan belum ditindaklanjuti secara tuntas,” kata Moermahadi, anggota BPK, saat menyampaikan Laporan Penyampaian Hasil (LPH) penggunaan anggaran APBD DKI 2014 di DPRD DKI, Senin (6/7)
- Pemberian modal kepada PT Transportasi Jakarta. Sebagaimana dikutip dari laman Rakyat Merdeka Online (6/7), menurut BPK, memberikan modal dari pemegang saham dalam bentuk aset pribadi kepada Transjakarta dan dan diperhitungkan dengan sejumlah saham, dapat melanggar aturan. Sehingga, BPK menyarankan Gubernur Ahok merevisi Perda Nomor 17/2014 tentang Pembentukan BUMD Transjakarta, khususnya penyerahan aset sebagai modal Rp 1,9 Triliun
Sebelumnya, BPK mengungkapkan terdapat 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, kemarin (6/7). Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun. Terdiri atas program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.