SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi, baik lintas sektor maupun lintas daerah. Hal itu, sebagaimana apa yang terjadi di Provinsi Batam. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sanny Iskandar mengatakan bahwa sejumlah perusahaan yang berada di kawasan Industri di Batam sudah mulai tutup.
“Secara khusus, kami memang belum mendata secara detil, tapi kami sudah mendapatkan informasi bahwa banyak perusahaan di Batam mulai mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak kondusif,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Harian Republika, senin (29/6).
Padahal, menurut Sanny, beberapa perusahaan yang sudah angkat kaki dari Indonesia dan lebih memilih pindah Myanmar dan Vietnam tersebut bergerak di bidang Sektor Padat Karya. sehingga, kepindahan perusahaan tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di tanah air. Yang lebih parah lagi adalah mempengaruhi penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.
“Sebaiknya jangan hanya dilihat dari masalah PHK dan pabrik tutup, namun masalah ini juga akan berpengaruh buat pemerintah dari sisi pemasukan pajak dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sektor Tekstil Ikut Terpukul
Tidak hanya sektor industri besar, dari sektor tekstil yang berskala kecil dan menegah pun kian terpukul atas perlambatan ekonomi Indonesia ini.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, yang menyatakan bahwa sudah ada 18 perusahaan tekstil yang gulung tikar di Pulau Jawa. Dampaknya, 30 ribu tenaga kerja harus siap dirumahkan.
Menurutnya, ada beberapa sebab atas kejadian hal ini, diantaranya penurunan daya beli masyarakat, depresiasi mata uang dunia terhadap dolar AS, dan ketidakpastian harga listrik yang memicu gelombang PHK tersebut.
“Gulung tikar ini merupakan gejala temporer saja, namun apabila tidak ada perbaikan regulasi maka tidak menutup kemungkinan 50 ribu pekerja di sektor tekstil akan kehilangan pekerjaannya,” tegasnya.
Menurutnya, harga tekstil Indonesia sebenarnya bisa lebih murah dibandingkan produk negara pesaing, seperti Vietnam. Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan negara-negara tujuan utama ekspor tekstil.