SuaraJakarta.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terus mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui akun Twitternya @fahrihamzah. KPK kini mendapat sindiran seperti partai politik yang melakukan lobi sana lobi sini.
Dalam kicauanannya itu, Fahri memberikan judul kritik yang nyentrik “KPK dan OTT Recehan”.
Berikut sajian lengkapnya redaksi susun sesuai timeline Twitternya pada Selasa (13/6/2017).
Pada malam ketika kita bisa merenung. Kita wajib memikirkan substansi. Negara adalah entitas rasional.
Dan saya senang karena istana tahu posisi untuk tidak terbawa oleh emosi pimpinan KPK yg sedang galau.
Sebab selalu begitu. KPK minta tolong ke istana setelah semua usaha dilakukan. Sekarang dukungan publik tidak sebesar dulu.
Saya ingat kelakuan ini sudah berkali. KPK bertindak sebagai partai politik.
Lobby sana lobby sini.
Di satu sisi KPK selalu menyebut diri independent (sebagaimana UU menyebutnya demikian). Tetapi KPK terlalu aktif penggalangan.
KPK aktif menerima orang yang akan memuji dan memberikan dukungan tetapi menolak kritik dan pengawasan DPR.
Ini yang membuat KPK nampak sebagai kekuatan politik dari sekedar penegak hukum. Mental berpolitik ini bahkan turun ke penyidik dan pegawai.
Saya belum pernah mendengar di seluruh dunia ada lembaga penegak hukum punya serikat pegawai.
Seorang pegawai dihukum oleh pimpinan KPK lalu dilepas kembali karena didemo oleh serikat pegawai. Ini hukum?
Seorang pimpinan KPK mengeluh karena disemprot oleh pegawai, “Bapak orang baru di sini, saya sudah 10 tahun”.
Abraham Samad pernah mengeluh kepada saya bahwa dia disadap. Pimpinan KPK seperti hanya embel-embel karena dosanya disandera.
Pimpinan KPK banyak yang gak paham tiba-tiba sudah ada penyadapan atau OTT. Lalu siapa yang pimpin lembaga ini? Siapa yg tanggungjawab?
Ada banyak yang publik belum tahu soal KPK ini dan publik wajib tahu setiap kewenangan dan uang yg dipakai.
Ini saat memulai era baru di KPK setelah 15 tahun. Saatnya bersih-bersih. KPK itu sapu yang tidak boleh kotor.
Sebab jika KPK kotor maka KPK tidak sedang membersihkan republik ini tetapi sedang mengotorinya.
Saya hanya takut kepastian hukum hilang. Dampaknya kepada perekonomian. Fampaknya pada perut rakyat. Jangan lupa!
KPK boleh gagah tangkap sana sini tapi kalau ketidakpastian merajalela. Negara ini berhenti. (JUN)