SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Komisi Energi DPR RI menilai program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt adalah program yang ambisius meskipun bisa dibilang bukanlah hal yang baru.
Menurutnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program tersebut sudah pernah ada dan terkesan tidak rasional.
“Program itu ambisius dan terkesan tidak rasional. Komisi VII sendiri melihat rencana tersebut bukanlah hal yang baru karena masa SBY juga sudah ada. Jadi bukan hal baru lagi seperti diklaim pemerintah,” ujarnya sebagaimana disampaikan di Komplek Senayan, minggu (24/8).
Selain itu, Iskan juga mengingatkan bahwa program ini sebelumnya juga banyak masalah, karena ketidak-profesionalan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam membeli sekian banyak alat pembangkit yang rusak, “Banyaknya pembelian alat pembangkit yang rusak itu kami temui saat melakukan kunjungan kerja,”katanya.
Sebagaimana diketahui, program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt ini belakangan menjadi perhatian publik. Hal itu, dinilai Iskan, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurahttp://suarajakarta.co/wp-admin/media-upload.php?post_id=15084&type=image&TB_iframe=1ng serius membangun infrastruktur gas untuk menggantikan BBM dan batubara.
“Penggunaan BBM dan batubara untuk pembangkit listrik jelas boros dan membuat APBN mengalokasikan subsidi sekitar 60 T pertahun. Apalagi, jika pembangunan tersebut masih menyisakan banyaknya pembebasan lahan yang bermasalah. Sehingga, walapun pembangkit listrik telah dibangun, belum tentu bisa digunakan, “tutupnya.