SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Ahmad Zainuddin menilai kasus-kasus penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Ahok selama ini membuktikan bahwa Pemprov DKI berpihak pada kepentingan pengusaha besar dalam kasus reklamasi
Penggusuran tersebut, tambah Zainuddin, bukan bertujuan untuk faktor lingkungan, seperti rehabilitasi jalur hijau atau normalisasi sungai.
“Periode ini, pemda DKI sering sekali konflik dengan warga. Terkuaknya kasus reklamasi, membuka mata kita kalau ternyata penggusuran-penggusuran rakyat kecil itu selama ini untuk kepentingan pengusaha besar, bukan semata rehabilitasi jalur hijau, normalisasi sungai ataupun reklamasi laut. Pemerintah sekarang represif. Kita perlu pemimpin tegas, tapi santun merakyat,” tegas Zainuddin, sebagaimana rilis yang diterima suarajakarta.co, Jumat (16/9).
Oleh karena itu, dalam berulang kalinya reses ke dapilnya, Zainuddin selalu menemukan ketidakpuasan warga DKI terhadap segala kebijakan Ahok.
Keluhan tersebut, misalnya, mengenai larangan sekolah-sekolah untuk melatih siswanya berinfak, berkurban, dan berkewajiban menggunakan jilbab bagi para siswi.
“Pemda yang melarang sekolah agar anak didiknya berinfak atau berkurban, mempersempit ruang gerak pendidikan agama, itu bertentangan dengan Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk mengamalkan keyakinan agamanya sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelas anggota MPR RI ini.
Oleh karena itu, Zainuddin mendorong para warganya di Jakarta Timur untuk memilih pemimpin yang lebih baik daripada petahana saat ini. Ajakan tersebut terutama ditujukan untuk memilih pemimpin yang memahami agama, tegas, santun, dan merakyat.
“Pilih pemimpin yang memahami agama dan santun. Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah untuk melindungi agama. Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi,” tutup Zainuddin. (RDB)