DPR: Masukan dari KPK Diutamakan dalam Revisi UU KPK

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf menegaskan bahwa Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang atas inisiatif DPR, akan mengutamakan masukan dari KPK. Sehingga, Baleg DPR berharap revisi tersebut dapat bersifat terbatas dan diselesaikan secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015.

“Masukan dari KPK adalah masukan utama untuk RUU revisi KPK dari DPR. Sehingga, DPR bersama dengan KPK mengawal revisi UU KPK ini. Mudah-mudahan revisi itu terbatas dan usulan dari KPK itu dapat kita selesaikan secara cepat,” tegas Almuzammil pasca Rapat Baleg bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

BACA JUGA  Dinas UKM Minta Agar Pemkot Tidak Hapus PKL Loksem

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini juga memastikan setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan draf RUU, maka pihak pertama yang diundang untuk diminta masukan adalah KPK itu sendiri. Sehingga, Almuzammil berharap KPK sudah mengerti berbagai masukan dari publik atas kelemahan dari lembaga anti rasuah itu sendiri selama ini.

BACA JUGA  DPR Pertanyakan Keseriusan Kemenhub Tekan Angka Kecelakaan

“Dengan adanya masukan dari KPK ini, kami berharap tidak akan menjadi bola panas atau kontroversi yang tidak produktif di masyarakat,”tegas legislator PKS dari daerah pemilihan Lampung I ini.

Diketahui, Revisi UU KPK ini awalnya inisiatif dari pemerintah. Dalam rapat ini pula disepakati bawah RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Hal tersebut, menurut Almuzammil, karena persoalan pajak adalah domain pemerintah

BACA JUGA  Warga Curhat ke Cagub Anies Soal Banjir di Cipinang Melayu

“Itu (RUU Tax Amnesty) domain dari pemerintah, karena tax adalah 75% penerimaan negara. Tentu pemerintah tahu terobosan apa yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah,” jelas Almuzammil.

Pasca ini, Baleg akan mengadakan rapat kurang dari satu bulan untuk membahas kedua RUU tersebut. Selanjutnya, kedua RUU tersebut akan dibawa ke Bamus dan rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

BACA JUGA  DPR Pertanyakan SOP Penangkapan Densus 88

Related Articles

Latest Articles